PJ Gubernur Babel akan Didemo, Lantaran Surat Edaran KKP
Menurut Slamet Riyadi dalam SE KKP itu salah satu Poin, jika nelayan melaut diatas 12 mil, tidak boleh gunakan BBM bersubsidi.
“Kalau nelayan tangkap ikan diatas 12 mil perizinannya harus KKP lebih parah lagi tidak boleh lagi pakai BBM subsidi harus pakai non subsidi. Banyangkan kalau menggunakan BBM Industri yang harganya terlalu tinggi. Kalau gunakan BBM non subsidi akan menambah biaya operasional,” ungkapnya.
Tidak ada pilihan lain demi memperjuangkan nasib nelayan, dengan menyebutkan SE KKP tidak berpihak kepada ” Wong Cilik ” Slamet Riyadi mengutarakan akan gelar Demo.
“Kalau nelayan sungailiat menangkap ikan diluar wilayah Babel,harus izin KKP. kalau tidak kontongi Izin tersebut akan ditangkap BAKAMLA tembusan SE KKP tertera . Sekarang diberlakukan lagi potongan 5 % dari penghasilan tangkap. Untuk masalah ini dalam waktu dekat kami ( KNPIS – red ) akan gelar demonstrasi kepada PJ Gubernur Babel menyampaikan aspirasi. Pada saat sosialisasi SE KKP di PPN Sungailiat beberapa waktu lalu, Nelayan menolak hal tersebut,” tutupnya.
