
Bagaimana dengan Hak Mantan Wakil Presiden?
Meski tidak lagi menjabat, Gibran tidak serta-merta kehilangan seluruh hak yang melekat pada mantan Wakil Presiden.
UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden mengatur sejumlah hak bagi mantan Wakil Presiden, termasuk ketentuan mengenai pensiun, fasilitas rumah, kendaraan, dan pelayanan kesehatan.
Namun, pemenuhan hak-hak tersebut tetap harus memperhatikan status dan ketentuan hukum mengenai pemberhentiannya.
Dengan demikian, meskipun belum diketahui pekerjaan baru yang akan dijalani, Gibran memiliki sejumlah kemungkinan untuk melanjutkan aktivitasnya di luar pemerintahan.
Untuk sementara, publik masih menunggu keputusan Gibran mengenai langkah berikutnya setelah meninggalkan kursi Wakil Presiden.
Apakah ia akan kembali menjadi pengusaha, tetap aktif di dunia politik, atau memilih menjauh sejenak dari panggung kekuasaan?