INTRIK.ID, BANGKA TENGAH — DPRD mendukung kegiatan Dinas Luar (DL) Pemkab Bangka Tengah ke Kaliurang, Yogyakarta selama tiga hari.
Wakil Ketua DPRD Bateng, Batianus mengatakan kegiatan tersebut merupakan hal yang lazim untuk meningkatkan kapasitas dan agar menghilangkan ego semua OPD.
“Ini lazim dan boleh-boleh saja serta perlu. Ini kan untuk meningkatkan kinerja dan membangun harmonisasi lintas OPD agar ego antar OPD hilang dengan kegiatan seperti ini,” jelasnya saat diwawancarai intrik.id, lewat whatsapp, kamis (14/7/2022).
Ia juga menegaskan tidak mempermasalahkan terkait kegiatan itu namun tidak boleh keseringan dan mengganggu pelayanan masyarakat.
“Acara ini saya setuju dengan catatan penting, tidak boleh keseringan dan juga tidak mengganggu pelayanan ke masyarakat. Sampai ada terganggunya pelayanan masyarakat maka ini menjadi kegiatan yang salah. Maka dari itu harus diatur dengan baik,” tegasnya.
“Ya kita pasti jenuh kalau di rumah saja. Cari suasana baru tidak masalah menurut saja untuk menghilangkan jenuh sesekali,” tutup Batianus.
Sementara itu, anggota DPRD Lainnya dari Fraksi Gerindra, Pahlevi Syahrun mengatakan DPRD akan melihat sebuah program dari beberapa sisi.
“Anggota DPRD itu melihat dari sisi beberapa sisi, misalnya anggaran. Acara ini pasti sudah disetujui bersama badan anggaran jadi acara ini tidak ada masalah. Terus pilihan, kalau anggaran cukup, di mana pun acara tersebut boleh-boleh saja agar tidak melampaui anggaran. Ketiga, acara ini sudah ada perencanaan matang pastinya, tidak langsung ada, ” tegasnya.
Ia menambahkan, acara ini adalah penyegaran dan instruktur dari kemendagri dan kemenkeu.
“Nah ini kan acara penyegaran, dari yang saya tau acara ini instruktur nya dari kemendagri dan kemenkeu. Jadi ini bagus, seperti seminar dan juga bimtek yang bisa meningkatkan kinerja dari para OPD,” tuturnya.
“Acara ini juga diperuntukkan untuk PNS dan Honorer yang kinerja dan prestasinya bagus dari penilaian OPD masing-masing. Inikan salah satu pendekatan yang bagus untuk membangun hubungan serta motivasi untuk PNS dan Honorer,” tambahnya.
Pahlevi menuturkan anatar eksekutif dan legislatif tidak boleh saling mencampuri urusan satu dengan yang lainnya.
“Kita luruskan dulu cara berfikir. Kita tidak saling mengganggu domainnya masing-masing untuk pelaksanaannya selagi semua anggaran disepakati dan disetujui bersama. Bukan menyalahkan pihak manapun atau mendukung satu pihak. Intinya silahkan jika memang outputnya jelas dan bermanfaat. Hanya saja DPRD akan terus mengawasi,” pungkas Pahlevi.(Erwin)
