Dinilai Kurang Optimal, DPRD Bangka Tengah Minta Algafry Rombak Kepala OPD

INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – DPRD Bangka Tengah meminta Algafry Rahman untuk segera memilih kepala OPD yang bisa membantunya untuk membangun daerah setelah dilantik nanti.

[irp]

Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus menilai kepala OPD saat ini masih kurang optimal dalam membangun Bangka Tengah.

“Tentu wajar kalau bapak bupati mengganti seluruh OPD di Bangka Tengah karena saat paripurna saja tidak hadir padahal termasuk kinerja untuk masyarakat,” ungkapnya kepada intrik.id, Selasa (4/2/2025).

Baca juga:

Gantikan Abvianto Syaifulloh, Andri Parlindungan Napitupulu Jabat Kajari Bangka Tengah

Ia menegaskan, jika saat ini DPRD sudah berbenah dan tidak pernah lagi terlambat dalam menjalankan rapat paripurna sehingga tidak lagi menghambat pekerjaan para OPD dan punya efisien waktu yang baik.

“Kan DPRD sudah berbenah, sudah tidak pernah telat lagi dan itu tidak akan mengganggu pekerjaan OPD yang memang sudah masuk dalam agenda kerja mereka. Jadi seharusnya memang datang kepalanya atau kalau tidak sekertaris dinas nya, ” tegas Batianus.

[irp]

Baca juga:

Bupati Bangka Tengah Fokus Penyesalan Persoalan Tanah

Politisi partai Golkar itu juga memberikan saran kepada bupati terpilih untuk melakukan perombakan dan penyegaran dalam rotasi agar semangat OPD yang baru bisa lebih baik.

“Tentu bupati terpilih harus bisa mencari kepala OPD yang semangat, berinovasi dan kreatif karena kompeten sangat diperlukan. Apalagi OPD teknis yang berhubungan dengan ekonomi dan kemajuan Bangka Tengah. Kodenya yang segar-segar, yang cerdas dan yang kawa (mau) begawe (bekerja) membantu bupati, ” ungkapnya.

“Tapi kadang kalau dia cerdas dan seger tapi tidak mau bekerja jangan juga dipilih. Intinya harus yang memang mau membangun Bangka Tengah dengan baik. Tapi kembali lagi ke kepala daerah, ” lanjut Batianus.

Baca juga:

Jadi Daerah Kasus Kekerasan Anak Tertinggi, Algafry Minta Peran Ayah

Saat disinggung tentang intervensi partai kepada kepala daerah, Batianus menegaskan dalam pemerintahan tak ada urusan partai namun dalam hubungan sektoral (eksekutif-legislatif) itu wajib kami lakukan.

“Kalau partai kami tak ada campuri urusan pemerintahan. Tapi kalau DPRDnya itu wajib kami lakukan, ” tutupnya.