BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Polemik peralatan Rumah Dinas Bupati Bangka beberapa waktu lalu cukup mencuri perhatian publik. Berbagai elemen masyarakat dan pihak eksekutif saling ungkap pendapat, tidak terkecuali dari pihak KNPI Bangka.
Buntut polemik kosong melompong peralatan rumah dinas Bupati Bangka, membuat salah satu wakil ketua DPRD Bangka mengeluarkan statement, DPD KNPI Bangka jangan menjadi corong negatif penguasa terdahulu.
Menyikapi statement tersebut para senior – senior DPD KNPI Bangka berang, meminta kepada ketua DPD KNPI Bangka Adi Putra melakukan Rapat Dengar Pendapat ( RDP ). Hal tersebut disampaikan saat jajak pendapat, Sabtu ( 21/10/2023) sore, bertempat di Hunger Seafood Eatery Sungailiat.
Romadi Hamid selaku sesepuh KNPI Bangka mengatakan pernyataan DPD KNPI Bangka Menjadi Corong Penguasa Terdahulu, statement tendensius.
“Untuk kita ketahui keberadaan KNPI dulu awalnya Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia ( KAPI ) tahun 1966 , Pada saat itu tokoh KAPI membuat angkatan muda setiap Provinsi. Berkembang tahun 1973 dibentuk lah KNPI menjadi sosial control. menyikapi polemik akhir – akhir ini salah satu wakil ketua DPRD Bangka mengatakan KNPI Bangka Jangan menjadi corong negatif penguasa terdahulu sangat tendensius,” kata Romadi Hamid.
Menurut Romadi Hamid kalau mau memberikan masukan jangan melalui media, kalau mau cari panggung kurang tepat.
“Katanya pernah di KNPI saya tidak pernah melihat, sebetulnya klaim demikian tidak perlu dilakukan kalau mau kasih masukan tidak perlu di media untuk KNPI . Kondisi ini jangan didiamkan muncul kegaduhan, kalau mau cari panggung kurang tepat. Apalagi perlu kita gelar Rapat Dengar Pendapat ( RDP ),” ujarnya.
Lebih lanjut Mustari mantan ketua DPD KNPI Bangka 2001 – 2004 menyikapi cuitan salah satu wakil ketua DPRD Bangka ,soal dana KNPI Bangka bersumber dari APBD mengatakan secara Undang – Undang Pemuda pemerintah wajib membiayainya.
“KNPI ini wadah berhimpunnya pemuda , ada statement salah satu wakil ketua DPRD Bangka mengatakan KNPI Corong Penguasa Terdahulu, harus dikaji ulang. Apa bila perlu dilakukan RDP, pemuda jangan takut soal ini. Soal dana dalam UU Pemuda nomor 40 tahun 2019 pemerintah pusat atau daerah wajib membiayai kegiatan pemuda,” ujarnya.
Merasa tersinggung juga dengan statement dimaksud, Suharto merupakan senior DPD KNPI Bangka mengatakan pemuda harus kompak lawan.
“Ketika marwah organisasi ( DPD KNPI Bangka – red ) dilecehkan jadi pemuda jangan takut lawan. Selaku senior atas statement itu terusik juga, jangan takut audiensi ke DPRD Bangka,” tegasnya.
Menyambung pernyataan sesepuh dan senior lainnya, Ujang Supriyanto mantan ketua DPD KNPI Bangka periode 2013 – 2016 mendukung dilakukannya RDP terkait statement salah satu wakil ketua DPRD Bangka dimaksud.
“DPD KNPI Bangka ini ibarat kapal sebesar gelombang pantang mundur ke pelabuhan. Kalau layar patah kita berdayung , dayung patah kita turun dorong kapalnya. Rencana untuk RDP saya mendukung buat rumusannya, marwah organisasi menjadi taruhannya,” pungkasnya.
Sementara itu diakhir Jajak pendapat, Ketua DPD KNPI Bangka Adi Putra akan melaksanakan hasil jajak pendapat tersebut.
“Setelah mendengar masukan para senior, Ketua Dewan Pemuda Kecamatan ( DPK ), para Ketua OKP, dengan ini DPD KNPI Bangka akan melakukan RDP dengan DPRD Bangka. Pemuda adalah aset bangsa kita tidak tinggal diam,” tutupnya.
Hadir kegiatan jajak pendapat tersebut :Ketua Pemuda Pancasila Bangka,
OKP SAPMA, OKP Plantang, OKP IPM, PMII, Srikandi PP, IMM, Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Pemuda Ka’bah, AMII, GM Sriwijaya, Fokus Maker , PMB, GM Kosgoro, AMPI, DPK Pemali, DPK Sungailiat, DPK Belinyu, DPK Puding Besar.
Sumber: DPD KNPI Bangka
