Bupati Bangka Sebut, Masih ada Desa Penyerapan Anggaran Dibawah 60 %

BANGKA, INTRIK.ID – – Bupati Bangka Mulkan, SH.MH mengatakan masih ada Desa di Kabupaten Bangka penyerapan anggaran desa dibawah 60%.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bangka usai menutup kegiatan Workshop, Sinkronisasi kewenangan dan perencanaan serta evaluasi kegiatan bagi aparatur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarahtan Desa (BPD), Se – Kabupaten Bangka, Sabtu ( 19/9/2020) siang bertempat di Hotel Tanjung Pesona.

“Rencana pembangunan desa bukan dilihat dari besaran nilainya, namun sudah terencana. Sekarang masih ada desa yang penyerapan anggaran dibawah 60%,” kata Mulkan.

Menurutnya, dibutuhkan kordinasi untuk merencanakan program pembangunan antar Pemdes, BPD, Pemerintah Kabupaten.

Baca juga:

Kapal Ambulance Milik Dinkes Kabupaten Bangka Masih Beroperasi, Biaya Operasional Bersumber dari APBD

“Kita butuh kordinasi dalam merencanakan pembangunan desa, supaya jangan ada double anggaran. Nanti pihak desa menganggarkan pemkab juga menganggarkan dengan kegiatan yang sama. disinilah kita butuh kordinasi agar selaras,” pungkasnya.

Masih kata Mulkan, kegiatan WorkShop ini bentuk sinergisitas antara Pemdes dan BPD.

“Saya dapat kabar yang mengelar workshop ini ide Pemdes dan BPD nah langkah yang baik. kita harapkan rencana pembangunan desa sudah terencana. Mengingat pemeriksaan keuangan bukan dilihat besar nilai pembangunan, akan tetapi terencana atau tidak,” ujarnya.

Baca juga:

Tahun 2024 Pemkab Bangka Katanya Defisit Anggaran, Tapi Mampu Beli Kapal Ambulance Meliaran?

Diakui Mulkan, tertib administrasi harus diterapkan menghindari indikasi korupsi.

“Salah satu harus diperhatikan tertib administrasi, uang negara itu sekecil apapun harus dipertanggung jawabkan jangan sampai ada indikasi korupsi. Sekarang dari pihak penegak hukum sudah lakukan pembinaan,” tegasnya.

Baca juga:

Dapet Kabar PT Dewa Putra Bangka Di Panggil Pidsus

Mulkan berharap jika sudah ada pembinaan penegak hukum, jangan takut menggunakan dana desa.

“Kalau kita didampingi oleh penegak hukum tidak ada rasa ketakutan gunakan dana desa, asal sesuai rencana kerja. Masyarakat sangat berharap apa yang sudah kita rencanakan. Kalau banyak rencana kegiatan, tidak terlaksana kita harus cari kelemahan ada dimana, jangan sampai ada masalah baru kita perbaiki,” tutupnya ( INTRIK.ID )