
Ia mengatakan, pihaknya tidak boleh memasuki ranah jalan yang mana jika jalan tersebut tidak masuk SK jalan kabupaten atau asetnya bukan milik dina PU itu sendiri.
“Semuanya kembali asetnya milik siapa. Kalau milik kami bisa kami perbaiki. Kalau bukan, kami gak bisa perbaiki. Contoh, jalan nasional rusak karena bencana, itu gak bisa kami tindak lanjuti karena asetnya bukan milik kami nanti malah jadi masalah, ” tegasnya.
Agus juga mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak masyarakat dan para kades salah mengajukan pembangunan jalan yang mana bukan jalan kabupaten dan bukan jalan milik PU kabupaten.