Oleh: Dea
Indonesia Emas 2045 adalah salah satu visi besar yang sedang dicanangkan oleh pemerintah untuk masa depan bangsa. Visi ini akan dicapai melalui empat tahapan utama: penguatan fondasi transformasi (2025-2029), akselerasi transformasi (2030-2034), ekspansi global (2035-2039), dan perwujudan Indonesia Emas (2040-2045).
Namun, apakah visi ini mungkin tercapai dengan kondisi birokrasi Indonesia yang masih kacau? Tentu saja tidak.
Kacaunya birokrasi di Indonesia menjadi bukti lemahnya sistem pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan. Hal ini diawali oleh pola pikir sebagian birokrat yang gagal menempatkan diri sesuai fungsi mereka. Seharusnya, birokrasi menjadi wadah pengabdian kepada masyarakat, tetapi nyatanya banyak yang justru mengutamakan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri.
Sementara itu, di luar sana, rakyat kecil menangis tertindas oleh sulitnya birokrasi. Prosedur pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, yang terlalu berbelit-belit menjadi momok menakutkan bagi mereka yang awam terhadap sistem administrasi. Rakyat kecil, yang sering kali buta akan sistem dan administrasi, harus berjuang keras menghadapi labirin prosedur tanpa akhir. Apakah mereka mampu mengurus pengajuan bantuan dengan cepat sementara harus berkeliling kesana kemari, bertarung melawan waktu, dan menghadapi birokrat demi secercah harapan. Apakah bantuan yang sesungguhnya bernilai nyawa?
Masalah birokrasi bukan hanya soal waktu dan tenaga; ini soal ketidakadilan sosial. Rakyat kecil berjuang mati-matian mencari bantuan, sementara para birokrat sibuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Korupsi, inefisiensi, pungli, perizinan yang sulit dan menghambat investasi, serta pejabat yang menempati posisi yang tidak layak, semuanya membuat rakyat muak dengan sistem yang ada. Kondisi ini jelas mencederai sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betapa mudahnya sebuah nyawa digantungkan pada selembar kertas; berkas yang tertolak, tertunda, atau bahkan hilang tanpa kabar adalah pemandangan yang sudah terlalu biasa.
Oleh karena itu, reformasi birokrasi sangat diperlukan agar akses pelayanan publik menjadi mudah dan inklusif bagi rakyat kecil. Mereka harus terbebas dari jebakan sistem yang sejatinya dibuat untuk melayani mereka. Dengan begitu, ratusan nyawa dapat terselamatkan dan ribuan harapan dapat terwujud demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.(*)
