Bertemakan Potensi dan Hambatan Pertambangan Rakyat Era Presiden Prabowo, APRI Gelar FGD

“Tujuan kegiatan FGD ini dapat dirumuskan antara lain pemerintah mengetahui potensi tambang rakyat sebagai salah satu kekuatan ekonomi penting. Kedua, pemerintah mengetahui hambatan-hambatan yang masih ada dalam mewujudkan legalisasi dan hilirisasi tambang rakyat. Ketiga, perlunya rencana tindak lanjut (RTL) yang nyata untuk memperbaiki regulasi dan implementasi perizinan tambang rakyat,” jelas Budi Riyadi.

Budi Riyadi memaparkan latar belakang dunia pertambangan rakyat saat ini, 90% kegiatan tambang rakyat belum berizin. karena regulasi yang ada masih sangat sulit dan mahal. Kedua, lebih dari 4 juta penambang rakyat perlu pekerjaan yang legal, aman, dan berkelanjutan. Ketiga, produk tambang rakyat berupa emas, perak, timah, batubara, zircon, dan batuan sangat signifikan sebagai bagian dari produk nasional, belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.
Ketiga, tanpa legalisasi tambang rakyat, kebocoran sumberdaya alam khususnya tambang akan semakin merajalela.