Bangka Tengah Bidik Penghargaan PUG 2026, Kesetaraan Gender Diuji sampai ke Anggaran
INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Kesetaraan gender tak cukup berhenti pada regulasi dan dokumen perencanaan. Implementasinya dituntut masuk ke kebijakan, penganggaran, hingga pelaksanaan pembangunan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Komitmen itu menjadi salah satu hal yang dipaparkan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam verifikasi lapangan evaluasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2024 dan 2025, Kamis (29/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Besar Bupati Bangka Tengah tersebut juga menjadi bagian dari proses penilaian Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026.
Verifikasi dilakukan untuk mendalami data dan informasi penyelenggaraan PUG berdasarkan evaluasi mandiri yang telah disampaikan melalui aplikasi evaluasi PUG dan melewati tahapan verifikasi administrasi.
Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, menegaskan bahwa upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bukan semata-mata untuk mendapatkan penghargaan, melainkan bagian dari pemenuhan hak dasar masyarakat.
“Dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten Bangka Tengah berkomitmen penuh dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Melalui implementasi pengarusutamaan gender (PUG), kami terus berupaya mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG), pelaksanaan kebijakan di tingkat OPD hingga tingkat desa, serta pemantauan dan evaluasi secara berkala agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Bangka Tengah memperkuat kelembagaan PUG melalui regulasi dan peran sejumlah perangkat daerah yang menjadi penggerak, yakni Bappeda, DPPKBP3A, BPKAD, Inspektorat, BPSDKMD, serta Dinsos-PMD.
Pengarusutamaan gender juga diarahkan masuk ke dalam tujuh tahapan pembangunan, meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pelaporan.
Salah satu instrumen yang digunakan ialah Gender Budget Statement (GBS), yakni pernyataan anggaran yang menjelaskan bagaimana suatu program atau kegiatan memperhatikan aspek gender. Pemkab juga menekankan pentingnya data terpilah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran.
Algafry mengatakan pemerintah daerah turut mendorong keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media dalam mendukung pelaksanaan PUG.
“Selain memperkuat peran driver, kita juga telah aktif mendorong keterlibatan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media. Melalui verifikasi lapangan ini, kami membuka data, capaian, inovasi, sekaligus tantangan yang kami hadapi di lapangan,” lanjutnya.
Evaluasi tersebut menjadi kesempatan bagi tim penilai untuk mendalami pelaksanaan kebijakan, capaian, serta tantangan yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan demikian, penilaian tidak hanya bertumpu pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada informasi mengenai implementasi program dan dukungannya terhadap pembangunan yang inklusif.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, tim penilai dan tim independen pusat, Wakil Bupati Bangka Tengah, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah, camat, Ketua Tim Penggerak PKK, serta tokoh masyarakat.
Algafry berharap proses verifikasi dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan PUG di Bangka Tengah sekaligus menjadi bagian dari upaya meraih Penghargaan Parahita Ekapraya 2026.
“Kami berharap, hasil verifikasi lapangan ini dapat memberikan potret yang objektif dan mengantarkan Kabupaten Bangka Tengah untuk meraih Penghargaan Parahita Ekapraya (PPE) sebagai bukti nyata sinergi kita bersama,” pungkasnya.
Pada akhirnya, keberhasilan pengarusutamaan gender tidak hanya tercermin dari penghargaan yang diperoleh, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan dan anggaran mampu menjawab kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dalam kehidupan masyarakat.
