Bangka Belitung Urutan Ketujuh Inflasi Terendah
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy S. Tamawiwy, menjelaskan bahwa deflasi bulanan utamanya bersumber dari tarif SMA yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah untuk menghentikan pungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) terhitung sejak 1 Mei 2025.
“Langkah kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, komoditas cabai merah dan sawi hijau juga turut menyumbang deflasi akibat melimpahnya stok komoditas tersebut di Bangka Belitung seiring dengan periode panen di daerah sentra,” ungkapnya.
Kabupaten Belitung Timur tercatat mengalami inflasi tertinggi yakni sebesar 0,38 persen (mtm), diikuti oleh Kabupaten Belitung dan Kota Pangkalpinang yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0,09 persen (mtm) dan 0,02 persen (mtm). Sementara itu, Kabupaten Bangka Barat merupakan satu-satunya wilayah di Bangka Belitung yang tercatat mengalami deflasi, yakni sebesar 0,75 persen (mtm). Secara tahunan, seluruh wilayah di Bangka Belitung mengalami inflasi.
Lebih lanjut, Rommy menambahkan Bank Indonesia terus bersinergi dengan TPID dan mitra strategis lainnya dalam menjaga inflasi pada rentang yang rendah dan stabil.
“Hal ini sebagai bentuk dukungan Bank Indonesia dan TPID terhadap tiga langkah strategis pengendalian inflasi yaitu menjaga inflasi tahun 2025, menjaga inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) dan memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan penyusunan Peta Jalan Pengendalian Inflasi 2025-2027,” ujarnya.
