
JAKARTA. INTRIK.ID – Saksi Ahli Hukum Pertambangan, Abrar Saleng menyebutkan bahwa tidak ada kerugian negara selama Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki perusahaan masih aktif. ( 21/11/2024)
Hal ini diungkapkan Abrar dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Rabu (20/11/2024) atas terdakwa Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani dan Helena Lim.
Mulanya, Penasihat Hukum (PH) Terdakwa menanyakan terkait dengan kewajiban negara untuk melakukan pemulihan kegiatan lingkungan dari bekas aktivitas pertambangan.
“Kapan sebenarnya kewajiban negara itu muncul untuk menggantikan peran dari si eks pemegang IUP ini untuk melakukan pemulihan kegiatan lingkungan. Itu menurut pendapat ahli kapan itu?” tanya PH kepada Abrar.