Tak Semua Keluarga Terima Bansos, Prof Saparudin Ingatkan soal Desil hingga Bahaya Judol
INTRIK.ID, PANGKALPINANG — Tidak semua keluarga bisa terus menerima bantuan sosial. Perubahan tingkat kesejahteraan yang tercermin dalam desil menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelayakan penerima bantuan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Saparudin, saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan pendistribusian buku dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako.
Dalam sambutannya, Saparudin menjelaskan bahwa penerima bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, termasuk kategori kesejahteraan keluarga.
“Penerima ini ada kriterianya, misalnya masuk dalam desil 1 sampai 4,” ujar Saparudin.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat keluarga yang tidak lagi menerima bantuan karena posisi desilnya mengalami perubahan.
“Ada beberapa keluarga tidak menerima lagi karena desilnya sudah naik,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelayakan penerima bantuan berkaitan dengan hasil pendataan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Karena itu, pembaruan data menjadi hal penting agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Saparudin turut mengingatkan bahwa pemanfaatan bantuan perlu disesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga. Menurutnya, komponen keluarga turut memengaruhi kebutuhan yang harus dipenuhi.
“PKH ini diperuntukkan untuk anak sekolah. Jadi, jika dalam keluarganya ada anak yang masih sekolah, uangnya untuk buku sekolah. Lalu, jika ada lansia, untuk vitamin. Begitu juga bagi disabilitas,” tuturnya.
Ia berharap bantuan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan dasar keluarga, terutama pendidikan anak serta kebutuhan anggota keluarga yang memerlukan perhatian khusus.
Selain persoalan penyaluran bantuan, Saparudin mengingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam judi online (judol). Ia juga meminta penerima bantuan berhati-hati terhadap penipuan yang berpotensi menyasar data pribadi maupun informasi perbankan.
“Jaga baik-baik data diri maupun data perbankan. Jangan sembarangan diberikan kepada pihak lain,” pesannya.
Peringatan itu penting mengingat penyalahgunaan data pribadi dan informasi perbankan dapat merugikan masyarakat. Penerima bantuan diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang meminta informasi sensitif dengan mengatasnamakan petugas atau menawarkan bantuan tertentu.
Saparudin juga mendorong masyarakat membangun kebiasaan menabung ketika memiliki rezeki lebih.
“Diharapkan juga masyarakat bisa menabung. Jika ada rezeki, ditabung,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan sosial diharapkan dapat membantu keluarga memenuhi kebutuhan, sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyaluran PKH dan bantuan sembako pun tidak hanya berkaitan dengan distribusi bantuan, tetapi juga ketepatan sasaran, pemanfaatan sesuai kebutuhan, serta perlindungan penerima dari risiko penipuan dan penyalahgunaan data.
Pemerintah diharapkan memastikan pendataan penerima terus diperbarui dan informasi mengenai kriteria bantuan disampaikan secara jelas kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
