SPDN

Surati BPH Migas, DPC HNSI Bangka Minta Audit Tujuh SPBN

BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Ramai pemberitaan tentang penyelewengan BBM bersubsidi untuk nelayan dan pemeriksaan sejumlah pejabat Dinas Kelautan Perikanan ( DKP ) oleh Kejaksaan Negeri Bangka. Menyikapi hal itu Dewan Pimpinan Cabang ( DPC ) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia ( HNSI ) Kabupaten Bangka, sebagai organisasi membidangi nelayan meminta pihak Badan Pengatur Hilir Minyak dan […]

Mengulas Cuaca Ekstrim dan Potensi Penyelewengan BBM Bersubsidi nelayan

INTRIK. ID – Belum lama ini pihak Kejaksaan Negeri ( Kejari ) Bangka memanggil Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan ( DKP ) Pemkab Bangka beserta pihak terkait untuk dimintai Keterangan. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan rekomendasi BBM subsidi untuk nelayan, mengakibatkan adanya dugaan penyelewengan BBM bersubsidi. Sebagai penuntut umum, Kejari Bangka telah memintai keterangan kepala DKP […]

Perkiraan Modus Penyelewengan BBM Bersubsidi Nelayan

INTRIK.ID – Penyelewengan BBM bersubsidi untuk nelayan mungkin bisa saja terjadi. Berbagai modus di desain sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan oleh pihak tertentu. Jika praktek ini dilakukan negara mengalami kerugian, karena program BBM bersubsidi nelayan peruntukannya disalah gunakan. Jika kita bertanya apakah ada perbuatan melawan hukum dari penyelewengan tersebut? Jawabannya sudah pasti ada tinggal seperti […]

Kapolres Bangka Respon Serius, Dugaan Kejanggalan Penyaluran BBM Nelayan

BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Kapolres Bangka AKBP Indra Kurniawan tanggapi soal adanya dugaan kejanggalan penyaluran BBM untuk Nelayan. Hal tersebut disampaikan beliau saat dikonfirmasi Redaksi INTRIK.ID melalui pesan singkat WhatsApp ( WA ) Sabtu ( 17/12/2022) malam. “Dari Satpolair Polres Bangka bersama LSM KPMP sudah bergabung bersama turun ke lapangan untuk dilakukan langkah – langkah […]

LSM KPMP Bangka Mencium Dugaan Aroma Kejanggalan, Penyaluran BBM Untuk Nelayan.

BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Bagi para nelayan tangkap, BBM merupakan sesuatu yang primer. Tanpa BBM sangat sulit nelayan melakukan aktifitasnya, namun apa jadinya jika aturan diterapkan tidak sama. Secara aturan nelayan bisa mengambil BBM apabila sudah mengantongi Surat Persetujuan Berlayar ( SPB ), Pas Besar/Pas kecil, SIPI/TDKP. Menurut ketua LSM KPMP Suhendro Khusus di Kabupaten […]