Siapa Sohibul Iman? Doktor Lulusan Jepang yang Kini Jadi Wakil Ketua MPR, Pernah Pimpin PKS dan Sempat Kontroversial di Pilkada Jakarta

    Caption: Sohibul Iman. (Ist)

    INTRIK.ID, JAKARTA – Nama Mohamad Sohibul Iman mungkin belum terlalu familier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Namun, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bukanlah orang baru di panggung politik nasional.

    Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk sisa masa jabatan 2024–2029, Senin (16/11/2026).

    Ia menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri dari posisi tersebut setelah mendapatkan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

    Penunjukan ini sekaligus membawa kembali seorang mantan Presiden PKS ke jajaran pimpinan lembaga negara.

    Namun, siapa sebenarnya Sohibul Iman? Bagaimana perjalanan kariernya hingga bisa menduduki posisi strategis di parlemen, dan kontroversi politik apa saja yang pernah mengiringi namanya?

    Dari Tasikmalaya, Menembus Universitas Bergengsi di Jepang

    Mohamad Sohibul Iman lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 5 Oktober 1965.

    Berbeda dengan sejumlah politikus yang sejak awal meniti karier melalui organisasi partai, Sohibul memiliki latar belakang akademis dan teknologi.

    Ia mengawali pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB). Namun, perjalanan kuliahnya berubah setelah mendapatkan kesempatan beasiswa ke Jepang.

    Di Negeri Sakura, Sohibul melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktoral.

    Ia meraih gelar sarjana di Waseda University, Tokyo, pada 1992 dengan bidang Teknologi Informasi.

    Pendidikannya berlanjut ke Takushoku University dan berhasil memperoleh gelar magister pada 1994 dengan bidang Remote Sensing atau penginderaan jauh.

    Tidak berhenti di situ, Sohibul kemudian menyelesaikan pendidikan doktor di Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST), Kanazawa, pada 2004 dengan bidang kebijakan teknologi.

    Gelar Ph.D. tersebut menjadi salah satu modal akademis yang membedakannya dari banyak politikus lain di Senayan.

    Pernah Jadi Penyiar NHK hingga Peneliti BPPT

    Sebelum dikenal sebagai politikus, Sohibul memiliki perjalanan profesional yang cukup panjang.

    Menariknya, ia pernah bekerja sebagai penyiar di Radio Jepang NHK pada 1992–1994.

    Setelah itu, ia kembali ke Indonesia dan bekerja sebagai peneliti di Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) pada 1994–1996.

    Ia kemudian menjadi konsultan di Amroos Law Consultant pada 1996–1998.

    Kariernya berlanjut di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) sebagai peneliti pada 1998–2005.

    Di dunia pendidikan, Sohibul juga pernah dipercaya menjadi Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, pada 2005–2007.

    Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa sebelum masuk ke lingkaran kekuasaan politik, ia sudah pernah berkecimpung di bidang penelitian, teknologi, birokrasi, dan pendidikan tinggi.

    Karier Politik: Dari Kader Partai Keadilan hingga Presiden PKS

    Perjalanan politik Sohibul mulai terlihat sejak 1998, ketika ia bergabung dengan Partai Keadilan (PK), partai yang kemudian berkembang menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

    Di lingkungan partai, ia pernah menjabat Ketua Departemen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup.

    Kariernya terus berkembang hingga dipercaya menduduki sejumlah posisi strategis di DPP PKS.

    Pada Pemilu 2009, Sohibul berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta II.

    Ia kembali menjadi anggota DPR pada periode 2014–2019 dan terpilih lagi untuk periode 2024–2029.

    Di parlemen, ia pernah bertugas di sejumlah komisi, termasuk Komisi VI, VII, dan VIII. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua DPR RI pada 2013–2014.

    Puncak karier politiknya di internal partai terjadi pada 2015, ketika Sohibul dipercaya menjadi Presiden PKS untuk periode 2015–2020.

    Di bawah kepemimpinannya, PKS mencatat peningkatan perolehan suara dan kursi DPR RI pada Pemilu 2019 dibandingkan Pemilu 2014.

    Perolehan suara PKS meningkat dari sekitar 6,77 persen pada 2014 menjadi 8,21 persen pada 2019. Jumlah kursinya juga naik dari 40 menjadi 50 kursi.

    Pada Juni 2025, Sohibul kembali dipercaya menduduki jabatan penting sebagai Ketua Majelis Syura PKS periode 2025–2030.

    Kini, ia mendapatkan amanah baru sebagai Wakil Ketua MPR RI.

    Kontroversi Pilkada Jakarta 2024: PKS Pilih Sohibul, Bukan Anies?

    Salah satu dinamika politik yang paling banyak menyita perhatian publik terkait Sohibul Iman terjadi menjelang Pilkada Jakarta 2024.

    Saat itu, PKS secara mengejutkan mengumumkan Sohibul sebagai bakal calon gubernur Jakarta.

    Keputusan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya nama Anies Baswedan lebih sering dikaitkan dengan dukungan PKS untuk kembali maju dalam kontestasi politik Jakarta.

    Padahal, Anies memiliki popularitas yang relatif lebih dikenal masyarakat Jakarta.

    Keputusan PKS mengusung Sohibul pun memunculkan perdebatan. Sejumlah pengamat mempertanyakan peluang elektoralnya karena popularitas dan elektabilitas Sohibul dinilai belum sebanding dengan sejumlah tokoh lain yang masuk bursa Pilkada Jakarta.

    Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, bahkan menilai langkah PKS tersebut terlalu percaya diri dan berisiko karena popularitas serta elektabilitas Sohibul dianggap masih rendah.

    Di sisi lain, PKS memiliki alasan tersendiri. Partai tersebut ingin mengusung kader internal setelah berhasil menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di DPRD Jakarta pada Pemilu 2024.

    Dinamika kemudian berkembang. PKS mengumumkan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

    Namun, pasangan tersebut pada akhirnya tidak berlanjut menjadi pasangan calon resmi dalam Pilkada Jakarta 2024.

    Peristiwa ini menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan politik Sohibul: seorang tokoh yang memiliki pengalaman panjang di partai dan parlemen, tetapi belum pernah menguji popularitasnya melalui kontestasi pemilihan kepala daerah secara langsung.

    Mundur dari DPR Saat Menjadi Presiden PKS

    Catatan lain dalam perjalanan politik Sohibul adalah keputusannya meninggalkan kursi DPR RI pada 2017.

    Saat itu, ia masih menjalani periode kedua sebagai anggota DPR RI. Namun, setelah dipercaya memimpin PKS sebagai presiden partai, ia mengundurkan diri dari parlemen.

    Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa Sohibul memilih memusatkan perhatian pada kepemimpinan partai.

    Ia kemudian kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024–2029.

    Kini Duduk di Pimpinan MPR RI

    Setelah melalui perjalanan panjang di dunia akademik, penelitian, dan politik, Sohibul kini mendapatkan posisi baru sebagai Wakil Ketua MPR RI.

    Dalam prosesi pelantikan di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), ia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

    Menariknya, setelah dilantik, Sohibul juga menyampaikan sejumlah gagasan mengenai penguatan kelembagaan MPR.

    Dua hal yang menjadi perhatiannya adalah pembentukan undang-undang khusus tentang MPR dan pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR.

    Menurutnya, keberadaan perangkat kehormatan diperlukan agar lembaga tersebut memiliki mekanisme penegakan etika internal.

    Kini, publik akan melihat bagaimana seorang mantan peneliti teknologi, akademisi, rektor, dan Presiden PKS menjalankan perannya di salah satu lembaga tinggi negara.

    Dengan pengalaman panjang di parlemen dan partai politik, tantangan Sohibul bukan sekadar menduduki kursi pimpinan MPR, melainkan membuktikan bahwa latar belakang intelektual dan pengalaman politiknya dapat memberikan kontribusi nyata bagi lembaga tersebut.

      Ikuti kami di Facebook