
Padahal, Anies memiliki popularitas yang relatif lebih dikenal masyarakat Jakarta.
Keputusan PKS mengusung Sohibul pun memunculkan perdebatan. Sejumlah pengamat mempertanyakan peluang elektoralnya karena popularitas dan elektabilitas Sohibul dinilai belum sebanding dengan sejumlah tokoh lain yang masuk bursa Pilkada Jakarta.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M Jamiluddin Ritonga, bahkan menilai langkah PKS tersebut terlalu percaya diri dan berisiko karena popularitas serta elektabilitas Sohibul dianggap masih rendah.
Di sisi lain, PKS memiliki alasan tersendiri. Partai tersebut ingin mengusung kader internal setelah berhasil menjadi salah satu kekuatan politik terbesar di DPRD Jakarta pada Pemilu 2024.
Dinamika kemudian berkembang. PKS mengumumkan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.
Namun, pasangan tersebut pada akhirnya tidak berlanjut menjadi pasangan calon resmi dalam Pilkada Jakarta 2024.
Peristiwa ini menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan politik Sohibul: seorang tokoh yang memiliki pengalaman panjang di partai dan parlemen, tetapi belum pernah menguji popularitasnya melalui kontestasi pemilihan kepala daerah secara langsung.
Catatan lain dalam perjalanan politik Sohibul adalah keputusannya meninggalkan kursi DPR RI pada 2017.
Saat itu, ia masih menjalani periode kedua sebagai anggota DPR RI. Namun, setelah dipercaya memimpin PKS sebagai presiden partai, ia mengundurkan diri dari parlemen.
Keputusan tersebut memperlihatkan bahwa Sohibul memilih memusatkan perhatian pada kepemimpinan partai.
Ia kemudian kembali terpilih menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024–2029.
Setelah melalui perjalanan panjang di dunia akademik, penelitian, dan politik, Sohibul kini mendapatkan posisi baru sebagai Wakil Ketua MPR RI.
Dalam prosesi pelantikan di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026), ia mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Menariknya, setelah dilantik, Sohibul juga menyampaikan sejumlah gagasan mengenai penguatan kelembagaan MPR.
Dua hal yang menjadi perhatiannya adalah pembentukan undang-undang khusus tentang MPR dan pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR.
Menurutnya, keberadaan perangkat kehormatan diperlukan agar lembaga tersebut memiliki mekanisme penegakan etika internal.
Kini, publik akan melihat bagaimana seorang mantan peneliti teknologi, akademisi, rektor, dan Presiden PKS menjalankan perannya di salah satu lembaga tinggi negara.