Raffi Ahmad Serukan Lawan Hoaks, Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI Malah Diwarnai Peserta Bayaran
JAKARTA, INTRIK.ID – Deklarasi Sumpah Pemuda di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, yang dihadiri Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, justru menuai polemik.
Kegiatan yang mengusung semangat persatuan pemuda tersebut menjadi sorotan setelah seorang peserta yang mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira) mengaku bukan mahasiswa kampus tersebut. Lebih mengejutkan, pria bernama Bayu Setiadi alias Dino itu mengaku mendapat bayaran untuk menghadiri kegiatan pada Kamis (29/10/2026).
Ironisnya, deklarasi yang turut mengajak generasi muda melawan hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi di media sosial itu justru diwarnai persoalan keaslian identitas peserta.
Kasus tersebut mencuat setelah video Bayu ketika diwawancarai di lokasi beredar luas di media sosial. Dalam rekaman itu, ia terlihat kebingungan saat ditanya mengenai identitas kampusnya, meski mengenakan jas almamater Undira.
Belakangan, Bayu memberikan klarifikasi melalui video yang diunggah akun organisasi mahasiswa Undira.
Ia secara terbuka mengakui bukan mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Bayu juga menyebut kehadirannya dalam deklarasi tersebut berdasarkan undangan sebuah komunitas dan menerima bayaran.
“Saya mengikuti acara Deklarasi Sumpah Pemuda di Bundaran HI pada 29 Oktober 2026 berdasarkan undangan dari komunitas dan saya dibayar,” ungkap Bayu dalam video klarifikasinya.
Mengenai jas almamater yang dikenakannya, Bayu mengaku atribut tersebut diberikan kepadanya tanpa mengetahui asal-usulnya.
Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada pihak Undira dan seluruh pihak yang merasa dirugikan.
Pengakuan tersebut memunculkan pertanyaan lebih luas mengenai proses perekrutan peserta dalam kegiatan yang membawa nama mahasiswa Indonesia.
Raffi Ahmad Angkat Bicara
Di tengah polemik yang berkembang, Raffi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi terkait kehadirannya dalam kegiatan tersebut.
Melalui pernyataan tertulis pada Jumat malam (30/10/2026), Raffi menegaskan dirinya datang sebagai undangan. Ia mengaku baru menerima informasi mengenai kegiatan itu pada malam sebelum acara berlangsung.
Raffi juga membantah terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan rangkaian kegiatan.
“Saya hadir dalam kegiatan deklarasi Sumpah Pemuda kemarin sebagai undangan yang informasinya baru saya terima pada malam sebelum acara. Saya tidak terlibat dalam perencanaan maupun penyusunan acara, serta tidak mengetahui detail susunan acara dan pihak-pihak yang hadir,” demikian pernyataan Raffi.
Ia turut membantah tudingan mengenai pengaturan kemunculan salah satu merek dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, gapura dan pembatas jalan yang menampilkan merek itu sudah berdiri sebelum acara berlangsung.
Raffi juga menyatakan menghormati mahasiswa yang menyampaikan aspirasi pada 28 Oktober 2026. Ia menilai penyampaian pendapat merupakan hak warga negara dan suara mahasiswa memiliki arti penting.
Siapa yang Bertanggung Jawab?
Polemik ini tidak semestinya berhenti pada pengakuan seorang peserta maupun klarifikasi figur publik yang hadir.
Ada sejumlah pertanyaan yang masih membutuhkan penjelasan dari penyelenggara.
Siapa komunitas yang merekrut dan membayar peserta? Dari mana atribut almamater perguruan tinggi diperoleh? Apakah panitia melakukan verifikasi identitas sebelum peserta mengikuti deklarasi?
Pertanyaan tersebut penting dijawab karena kegiatan itu membawa identitas mahasiswa Indonesia, bukan sekadar acara seremonial biasa.
Kehadiran figur publik seperti Raffi Ahmad juga membuat kegiatan tersebut mendapat perhatian lebih luas. Namun, kehadirannya sebagai undangan tidak serta-merta membuktikan bahwa ia mengetahui atau terlibat dalam persoalan perekrutan peserta.
Pada akhirnya, semangat Sumpah Pemuda bukan hanya soal berkumpul, mengibarkan atribut, dan membacakan deklarasi. Kejujuran, integritas, serta tanggung jawab juga menjadi nilai yang seharusnya tercermin dalam setiap kegiatan yang mengatasnamakan generasi muda.
Jika deklarasi mengajak pemuda melawan hoaks, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana sebuah kegiatan yang membawa nama mahasiswa justru bisa diwarnai persoalan identitas peserta.
Kini, penjelasan penyelenggara menjadi hal yang ditunggu untuk mengurai polemik tersebut.
