INTRIK.ID, PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin menghadiri pelantikan Pengurus Wilayah (PW) Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) periode 2022-2026. Pelantikan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Gubernur Babel, Rabu (9/11/2022)
Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur berharap kepengurusan MABMI ini dapat membantu pemerintah daerah serta bersinergi dalam memajukan dan melestarikan kebudayaan di Babel. Ia yakin, MABMI dapat menjadi wadah yang mengayomi dan mempersatukan masyarakat dengan seni dan budaya.
“Keberadaan MABMI Babel akan mengokohkan spirit kebersamaan, kreasi dan kolaborasi lintas etnis untuk mewujudkan budaya Babel yang khas, berdaya dan berjaya. Kami berharap, MABMI dapat mengarahkan pembentukan pengurus daerah cabang dan ranting sehingga keberadaan MABMI dapat menyentuh dan memberikan darma kepada seluruh lapisan masyarakat di Bumi Serumpun Sebalai,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa zaman menunjukkan perkembangan budaya melayu terbentang luas di hamparan bumi nusantara. Namun, kelangsungan peradaban ini belum mendapatkan dukungan sepenuhnya, bahwa pembangunan adat dan budaya secara berkesinambungan sudah merupakan komitmen bangsa.
“Masyarakat melayu merupakan bagian dari intergral bangsa Indonesia yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pembinaan, pemeliharaan dan pemberdayaan dalam menjaga sistem ketahanan budaya nasional untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu diperlukan wadah untuk masyarakat yang berbahasa dan berbudaya melayu di rumpun melayu,” terangnya.
Diketahui, MABMI sendiri lahir pada 18 juni 1971 di Medan bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat melayu yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, dengan melakukan berbagai usaha dan kegiatan untuk mencapai suatu cita-cita mulia, menjalin kerjasama dengan organisasi sosial lainnya dalam kehidupan berbudaya, beragama, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan pendidikan kesehatan ekonomi dan sosial budaya masyarakat melayu untuk disumbangkan kepada kepentingan nasional. (*/red)