
Regulasi tersebut memberikan ruang bagi PT TIMAH untuk melakukan produksi, pengolahan, pemurnian, dan penjualan timah di atas kuota RKAB selama satu tahun secara bersyarat, khususnya di wilayah Pulau Belitung, dengan tetap memperhatikan verifikasi asal-usul material, legalitas hubungan kontraktual, serta pengawasan surveyor independen.
Selain memperkuat ketertelusuran pasokan, perusahaan juga menyesuaikan sistem tata kelola pertambangan berdasarkan ketentuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk penataan struktur biaya jasa pertambangan bagi mitra.
“Secara paralel, Direktorat Operasi menindaklanjuti tujuh poin penyesuaian sistem tata kelola terkait ketentuan Kementerian ESDM, menata struktur biaya jasa pertambangan yang adil bagi mitra, serta memacu pengembangan tambang primer di Batubesi (Belitung) dan Paku (Bangka),” jelas Handy.
PT TIMAH juga mengakselerasi pengembangan tambang primer di Batubesi, Belitung, dan Paku, Bangka, sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan produksi.
Di sisi lain, perusahaan terus mengembangkan kemitraan dengan penambang rakyat melalui penguatan kelembagaan, termasuk koperasi.
Pembinaan terhadap mitra dilakukan melalui penguatan tata niaga, manajemen produksi, keselamatan kerja, hingga fasilitasi pengurusan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Perusahaan juga melanjutkan pembenahan tata kelola pertambangan dan pengamanan wilayah IUP untuk memastikan pasokan bijih berasal dari jalur legal serta menekan kebocoran sumber daya akibat aktivitas pertambangan tanpa izin.
Peningkatan kinerja operasional dan keuangan tersebut menjadi momentum bagi PT TIMAH untuk memperkuat sistem pengelolaan bisnis. Tantangan berikutnya adalah menjaga produktivitas, memastikan ketertelusuran pasokan, memperkuat kepatuhan, serta membangun kemitraan yang memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi perusahaan dan masyarakat di wilayah operasional. (*)