
INTRIK.ID, JAKARTA – Pengakuan uang Rp70 miliar untuk penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) berbuntut bantahan keras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Wakil Ketua Umum PBNU, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, meminta Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq membuktikan pernyataannya. Ia bahkan menilai klaim tersebut tidak berdasar jika tidak disertai bukti konkret.
Pernyataan itu merespons pengakuan Fahd, tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang mengaku memberikan uang Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar NU.
Gus Ipul mempertanyakan klaim tersebut karena menurutnya Fahd bukan pengurus NU, bukan panitia, dan bukan pula peserta Muktamar ke-35 NU.
“Saudara Fahd Arafiq bukan pengurus NU, bukan panitia dan juga bukan peserta tapi mengaku memberi uang puluhan miliar untuk Muktamar NU, apalagi uang hasil korupsi. Saya minta saudara Fahd jangan membual dan menyebar omong kosong tak bermutu,” tegas Gus Ipul, Kamis (19/11/2026).
Ia mempersilakan Fahd menunjukkan bukti atas pernyataan tersebut agar persoalan menjadi terang.
“Silakan dibuktikan. Biar terang benderang, yang salah wajib bertanggung jawab. Pernyataan tanpa bukti bisa membawa akibat hukum dan merusak nama baik NU,” ujarnya.
Sebelumnya, Fahd mengaku telah memberikan uang Rp70 miliar untuk Nahdlatul Ulama. Pernyataan itu disampaikannya seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd.
Pengakuan tersebut berkaitan dengan keterangannya sebelumnya mengenai dugaan permintaan uang Rp100 miliar oleh mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Fahd mengaku sempat menolak permintaan itu pada 25 dan 26 Agustus 2026. Namun, pada 27 Agustus, ia mengaku akhirnya memberikan dana Rp70 miliar setelah Arif kembali menghubunginya dengan membawa nama seorang petinggi yang tidak disebutkan identitasnya.
Fahd menyebut uang tersebut sebagai dana talangan untuk penyelenggaraan Muktamar NU.
Namun, pengakuan itu belum dengan sendirinya membuktikan adanya aliran dana ke organisasi NU maupun penggunaan uang hasil tindak pidana korupsi. Asal-usul dana, pihak penerima, serta tujuan penyerahannya masih memerlukan pembuktian.
Gus Ipul sebelumnya juga menegaskan bahwa penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU tidak berkaitan dengan aliran uang hasil korupsi. Ia meminta pihak yang mengatasnamakan NU untuk mencari dana, terlebih jika dana tersebut berasal dari tindak pidana, tidak serta-merta mengaitkannya dengan organisasi.
“Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana, apalagi itu hasil korupsi, itu sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” tegasnya.
PBNU meminta persoalan tersebut dibuktikan secara terbuka. Organisasi itu juga menyatakan tidak ingin nama Nahdlatul Ulama tercemar akibat pernyataan yang belum teruji kebenarannya.
Kini, klaim Rp70 miliar dari Fahd Arafiq dan bantahan Gus Ipul menjadi dua pernyataan yang perlu diuji melalui bukti serta pendalaman aparat penegak hukum. Publik masih menunggu kejelasan mengenai apakah benar ada dana sebesar itu, siapa penerimanya, dan apakah dana tersebut benar-benar digunakan untuk Muktamar ke-35 NU. (*)