Kerjasama PT Timah dengan BUMDes/Koperasi Didampingi Kejagung RI

INTRIK.ID, BABEL — Program Kemitraan Penambangan PT Timah dengan kelompok masyarakat melalui koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diawasi secara langsung Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Reda Mantovani, Kamis (20/3/2025).

Reda Manthovani mengatakan, dalam rangka membenahi tata kelola pertimahan kejaksaan berperan aktif melakukan koordinasi mendorong tersedianya regulasi dalam tata kelola termasuk juga dalam memberikan kesempatan masyarakat dalam mengelola pertambangan.

Adanya kerja sama PT Timah dengan BUMDes ini menurutnya merupakan wujud kehadiran negara agar kekayaan alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diberikan kesempatan mengelola timah dalam wilayah IUP PT Timah.

“Kita melakukan pengamanan supaya kerja sama PT Timah untuk membimbing koperasi dan BUMDes dalam melakukan penambangan di IUP PT Timah dapat berjalan sesuai prosedur dan SOP sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan tapi dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat,” katanya.

Baca juga:

Investasi, Langkah Menuju Merdeka Finansial

Ia berharap, nantinya para koperasi dan BUMDes dapat memanfaatkan kesempatan untuk bekerja sama dengan PT Timah dengan baik sehingga tujuan dari program ini dapat tercapai untuk mendorong menggerakkan ekonomi desa lewat BUMDes maupun koperasi dan juga t

“Dengan program ini masyarakat dilibatkan secara langsung, sehingga PT Timah berperan dalam meningkatkan kehidupan ekonomi raykat di pedesaan. Kejaksaan tentunya akan mengontrol dan mengawasi agar berjalan sesuai dengan SOP,” ujarnya.

Direktur Utama PT Timah, Ahmad Dani Virsal menyampaikan, PT Timah Tbk menyadari bahwa dalam menjalankan usaha pertambangan, keberlanjutan dan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam hal ini masyarakat
menjadi aspek yang sangat penting.

Baca juga:

Pedagang Pasar Koba Menjerit, Harga Sembako Naik dan Omzet Anjlok

Hal ini juga sejalan dengan amanat Peraturan Menteri ESDM no 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dimana salah satunya pasal mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkar tambang.

“Oleh karena itu, penandatangan kesepakatan PT Timah dengan BUMDes dan Koperasi dalam proses penambangan ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat di lingkar tambang sekaligus mereduksi tambang ilegal di wilayah konsesi Perusahaan,” katanya.

Program ini juga disambut antusias oleh Badan Usaha Milik Desa, seperti yang disampaikan Direktur BUMDes Pesisir Jaya Besamo Desa Belo Laut, Kabupaten Bangka Barat, Etika Fitri.

Baca juga:

PT Timah Boyong UMKM Babel ke Jakarta, Produk Lokal Didorong Tembus Pasar Lebih Luas

Etika Fitri menyampaikan, program ini sudah lama mereka nantikan karena sebelumnya BUMDes mereka hanya bisa bekerja sama dengan mitra PT Timah. Ia berharap, kerjasa ma ini bisa lebih kondusif dan menguntungkan masyarakat.

“Dengan adanya program ini kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk bisa bekerja sama secara langsung dengan PT Timah. Dimana sebelumnya BUMDes kita bekerja sama dengan mitra PT Timah, jadi kerja samanya mitra ke mitra sedangkan sekarang kita diberikan kesempatan langsung,” katanya.

Menurutnya, dengan adanya kerja sama ini juga menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin melakukan penambangan secara legal di IUP PT Timah. Sehingga masyarakat nantinya tidak perlu khawatir lagi.

“Semoga kerja sama ini langkah awal untuuk memajukan perekonomian di desa kita, terutama untuk masyarakat semoga bisa terbantu kerja sama yang kemarin khawatir mau kerja tambang enggak bisa karena ilegal dan lainnya sekarang kita punya wadah, dan ini juga menjadi kesempatan untuk BUMDes untuk meningkatkan kontribusi PAD Desa,” tutupnya. (*)

Sumber: PT Timah