Kenapa Bayar Pajak Kendaraan Sekarang Lebih Mahal? Pemilik Motor dan Mobil Perlu Tahu Komponen Opsen PKB

    INTRIK.ID, BABEL – Keluhan mengenai biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terasa semakin mahal mulai menjadi perhatian masyarakat. Pemilik sepeda motor maupun mobil kini perlu lebih teliti memeriksa rincian tagihan, terutama setelah pemerintah menerapkan skema baru berupa opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

    Perubahan tersebut bukan tanpa dasar. Penerapan opsen PKB merupakan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

    Dalam aturan tersebut, opsen PKB ditetapkan sebesar 66 persen dari pokok PKB terutang. Ketentuan ini mulai diberlakukan pada 5 Januari 2025.

    Artinya, dalam sistem pembayaran terbaru, wajib pajak tidak hanya melihat komponen PKB, tetapi juga opsen PKB yang dipungut bersamaan.

    Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ketentuan pajak daerah tersebut diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

    Dalam regulasi itu, tarif PKB untuk kendaraan milik orang pribadi ditetapkan sebesar 1 persen. Sementara tarif untuk kendaraan milik badan ditetapkan sebesar 1,2 persen.

    Bukan Hanya Opsen, Ada Komponen Lain

    Meski opsen menjadi salah satu perubahan penting dalam sistem perpajakan kendaraan, bukan berarti seluruh kenaikan tagihan otomatis disebabkan oleh komponen tersebut.

    Ada sejumlah faktor lain yang dapat memengaruhi jumlah pembayaran pajak kendaraan setiap tahunnya.

    Di antaranya perubahan dasar pengenaan pajak atau nilai jual kendaraan bermotor (NJKB), kepemilikan kendaraan lebih dari satu yang dapat berkaitan dengan pajak progresif, serta adanya tunggakan dan sanksi administrasi.

    Selain itu, wajib pajak juga perlu memperhatikan komponen Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dipungut melalui mekanisme pembayaran kendaraan.

    Karena itu, membandingkan jumlah pembayaran tahun ini dengan tahun sebelumnya perlu dilakukan dengan melihat setiap komponen, bukan hanya total tagihan.

    Pemutihan Pajak Bukan Berarti Pokok Pajak Gratis

    Di tengah keluhan masyarakat mengenai biaya pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga kembali memperpanjang program pemutihan pajak kendaraan bermotor.

    Program yang berlangsung mulai 9 November hingga 19 Desember 2026 tersebut memberikan pembebasan denda administrasi keterlambatan pembayaran PKB.

    Kebijakan itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 100.3.3.1/840/Bakuda Tahun 2026.

    Kasubbag Tata Usaha UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Belitung Timur, Yudi Hartanto, menjelaskan bahwa pembebasan tersebut tidak menghapus kewajiban membayar pokok pajak.

    “Yang dibebaskan adalah denda administrasi, sedangkan pokok pajaknya tetap dibayarkan,” jelas Yudi, Selasa (10/11/2026).

    Dengan demikian, masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan tetap harus membayar pokok PKB dan komponen lain yang tidak termasuk dalam kebijakan pembebasan.

    Denda administrasi SWDKLLJ tahun berjalan juga tetap dikenakan sesuai ketentuan.

    Masyarakat Perlu Periksa Rincian Tagihan

    Perubahan sistem perpajakan membuat masyarakat perlu lebih memahami rincian pembayaran kendaraan bermotor.

    Apabila nominal yang harus dibayarkan terasa lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, wajib pajak dapat meminta penjelasan mengenai besaran PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, serta komponen lain yang tercantum dalam tagihan.

    Dengan memeriksa rincian tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah kenaikan berasal dari perubahan dasar pengenaan pajak, opsen, tunggakan, atau faktor lainnya.

    Sebab, meskipun kendaraan yang dimiliki tidak berubah, besaran kewajiban pajaknya tetap dapat dipengaruhi oleh ketentuan dan dasar pengenaan pajak yang berlaku.

      Ikuti kami di Facebook