
Kasubbag Tata Usaha UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Wilayah Belitung Timur, Yudi Hartanto, menjelaskan bahwa pembebasan tersebut tidak menghapus kewajiban membayar pokok pajak.
“Yang dibebaskan adalah denda administrasi, sedangkan pokok pajaknya tetap dibayarkan,” jelas Yudi, Selasa (10/11/2026).
Dengan demikian, masyarakat yang memanfaatkan program pemutihan tetap harus membayar pokok PKB dan komponen lain yang tidak termasuk dalam kebijakan pembebasan.
Denda administrasi SWDKLLJ tahun berjalan juga tetap dikenakan sesuai ketentuan.
Masyarakat Perlu Periksa Rincian Tagihan
Perubahan sistem perpajakan membuat masyarakat perlu lebih memahami rincian pembayaran kendaraan bermotor.
Apabila nominal yang harus dibayarkan terasa lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, wajib pajak dapat meminta penjelasan mengenai besaran PKB, opsen PKB, SWDKLLJ, serta komponen lain yang tercantum dalam tagihan.
Dengan memeriksa rincian tersebut, masyarakat dapat mengetahui apakah kenaikan berasal dari perubahan dasar pengenaan pajak, opsen, tunggakan, atau faktor lainnya.