Kapal Rwabee Dibajak Houthi Yaman, Nasib ABK Asal Makassar Belum Jelas
Melalui keterangan pers kepada media, Capt. Hakeng mengungkapkan keprihatinan dengan peristiwa yang menimpa pelaut Indonesia tersebut. Karena itu dia meminta pihak pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk membantu pembebasan awak kapal Indonesia tersebut.
“Saya mendesak agar pihak-pihak yang memiliki otoritas agar bisa membuka jalur diplomasi yang dibutuhkan, agar bisa menyelamatkan warga Indonesia yang disandera. Apalagi yang muatan yang dibawa bisa dikatakan adalah alat-alat kesehatan yang tentunya harus mendapatkan prioritas dalam situasi perang dan pandemic covid-19 yang juga sedang dihadapi kawasan tersebut. Saya sangat mendukung langkah yang diambil oleh Serikat Pelaut Sulawesi Selatan (SPSS) yang telah berusaha menghubungi pihak KBRI di negara UEA. Langkah SPSS memberi angin segar bagi kepedulian untuk para pelaut dan keluarga tentunya,” kata Capt. Hakeng di Jakarta, Senin (10/01/2022).
Dikatakan Capt. Hakeng selanjutnya, terkait dengan hal tanggung jawab dari negara adalah negara mempunyai suatu hak melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Ini bertautan dengan segala ketidaknyamanan yang timbul pada para warga negara yang berada di luar negeri terkait dengan pelanggaran keadilan internasional ataupun peristiwa kejahatan yang menimpa warga negara. Begitu juga dengan tanggung jawab Negara yang melindungi warga negara asing di negara Indonesia.
“Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Kemenaker, Kepolisian, TNI AL, Persatuan Pelaut Nasional dan Internasional dapat berkoordinasi dengan pihak keamanan di sana. Pemerintah sebaiknya juga berkoordinasi dengan agen, dan atau dengan pemilik kapal kargo Rwabee yang mempekerjakan pelaut Indonesia. Perlindungan hukum terhadap awak kapal adalah tanggung jawab negara. Pelaut Indonesia adalah WNI dan berhak untuk dibantu dan dilindungi oleh negara seperti WNI lainnya, Para pelaut sudah memberikan kewajibannya berupa devisa yang begitu banyak bagi negara. Opsi langkah penyelematan yang bisa diambil masih terbuka lebar harusnya, opsi penyelamatan seperti yang dilakukan ketika menyelamatkan ABK Kapal Sinar Kudus pada medio 2011-an juga patut dijadikan pilihan harusnya,” katanya.
