Desil Bansos Berubah, Warga Air Salemba Protes: Keluarga Kurang Mampu Justru Kehilangan Bantuan
INTRIK.ID, PANGKALPINANG — Perubahan desil dalam pendataan bantuan sosial (bansos) memicu keluhan sejumlah warga di Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang. Warga mempertanyakan hasil pemeringkatan kesejahteraan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi keluarga mereka.
Persoalan ini mencuat setelah ada warga yang merasa kondisi ekonominya masih sulit, tetapi masuk desil 6 sehingga bantuan sosial yang sebelumnya diterima tidak lagi didapatkan. Di sisi lain, menurut pengakuan warga yang disampaikan kepada pengurus lingkungan, terdapat keluarga yang dinilai sudah lebih sejahtera tetapi masih menerima bantuan.
Lurah Air Salemba, Wawan Setiawan, mengakui sejumlah warga mengeluhkan perubahan desil tersebut. Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah keluarga yang menumpang di rumah orang tua, dengan suami bekerja sebagai sopir dan memiliki anak penyandang disabilitas, tetapi tercatat dalam desil 6.
Menurut Wawan, pihak kelurahan telah mengusulkan kembali data warga tersebut melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG). Namun, ia menegaskan bahwa kelurahan hanya dapat mengusulkan perbaikan data dan tidak bisa memastikan apakah desil warga akan berubah.
“Kami hanya mengusulkan melalui SIKS-NG. Untuk perubahan datanya, kami tidak bisa memastikan karena prosesnya mengikuti mekanisme yang berlaku,” ujar Wawan.
Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan yang dihadapi warga ketika data kesejahteraan tidak sesuai dengan keadaan yang mereka rasakan sehari-hari. Bagi keluarga yang bergantung pada bantuan, perubahan desil dapat berdampak langsung terhadap keberlanjutan bantuan sosial yang diterima.
Warga Pertanyakan Ketepatan Data
Keluhan serupa disampaikan Ketua RT 1, M. Nazuri. Ia mengatakan sejumlah warga sempat memprotes perubahan desil karena menilai hasil pendataan belum mencerminkan kondisi ekonomi keluarga secara proporsional.
Menurut Nazuri, ada warga yang dinilai telah hidup sejahtera tetapi masih menerima bantuan, sedangkan warga lain yang dianggap lebih membutuhkan justru mengalami kenaikan desil dan tidak lagi memperoleh bantuan.
Situasi tersebut sempat memicu kericuhan di lingkungan warga. Nazuri mengaku berupaya menjelaskan bahwa penetapan desil dan bantuan mengikuti mekanisme dari pemerintah pusat, sementara pengurus RT berusaha menjaga situasi tetap kondusif.
“Kami sebagai RT hanya menengahi dan menjaga kondusivitas. Kami menjelaskan bahwa penetapan data mengikuti mekanisme dari pusat,” kata Nazuri.
Meski demikian, persoalan ketepatan data tetap menjadi perhatian. Perbedaan antara kondisi ekonomi yang dirasakan warga dan status yang tercatat dalam sistem berpotensi menimbulkan ketidakpuasan, terutama ketika perubahan status berdampak pada akses bantuan.
Kelurahan Mengusulkan, Kepastian Perubahan Belum Ada
Pengusulan ulang melalui SIKS-NG menjadi salah satu langkah yang ditempuh kelurahan untuk menindaklanjuti keluhan warga. Namun, proses tersebut belum menjamin bahwa desil akan berubah atau bantuan sosial kembali diberikan.
Situasi ini menunjukkan pentingnya mekanisme pemutakhiran data yang dapat menjawab keberatan warga secara jelas. Masyarakat perlu mengetahui saluran pengaduan, persyaratan pembaruan data, serta tahapan evaluasi yang harus dilalui ketika kondisi ekonomi keluarga dinilai tidak sesuai dengan data yang tercatat.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa kondisi khusus keluarga, termasuk tanggungan anggota keluarga penyandang disabilitas dan situasi tempat tinggal, dapat disampaikan sebagai bagian dari proses verifikasi. Faktor-faktor tersebut perlu dinilai bersama indikator kesejahteraan lain sesuai ketentuan yang berlaku, bukan dijadikan satu-satunya dasar penetapan desil.
Bagi warga Air Salemba, persoalan ini bukan sekadar perubahan angka dalam sistem. Ketika perubahan desil memengaruhi bantuan yang diterima, ketepatan data dan kejelasan proses pengaduan menjadi hal yang sangat penting.
Karena itu, tindak lanjut terhadap usulan warga perlu disertai penjelasan yang transparan agar masyarakat memahami alasan perubahan status serta mengetahui langkah yang dapat ditempuh apabila data dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
