Dalam Paripurna ke-23, Molen Sampaikan Raihan WTP Dihadapan Anggota DPRD Pangkalpinang
“Idealnya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sudah harus selesai selambat-lambatnya Februari tahun berikutnya, sehingga pemeriksaan atas laporan keuangan dapat dilakukan pada bulan berikutnya, dan ini berarti pemeriksaan terhadap pelaksanaan APBD tersebut sudah final dan lebih awal dapat diselesaikan,” ungkapnya.
Dengan itu, Molen mengklaim, penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan ke DPRD dapat lebih cepat dilaksanakan dan akan mempercepat pula proses penyampaian perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
“Alhamdulillah Kota Pangkalpinang untuk LKPD tahun anggaran 2021 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan ini merupakan WTP yang kelima untuk Kota Pangkalpinang,” kata Molen.
Ia mengatakan, dengan telah disetujuinya rancangan Perda menjadi Perda tentang pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021, selanjutnya akan ditetapkan menjadi Perda setelah mendapat evaluasi dari Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 196 ayat (1).
