Ahmad Muzani Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Orang Kepercayaan Prabowo yang Pernah Memimpin Oposisi

    Caption: Ahmad Muzani. (Ist)

    INTRIK.ID, JAKARTA — Nama Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, mendadak menjadi perbincangan politik nasional. Politikus senior Partai Gerindra tersebut masuk dalam daftar delapan tokoh yang disebut-sebut berpotensi menjadi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.

    Kemunculan nama Muzani cukup menarik. Berbeda dengan sejumlah tokoh lain yang memiliki pengalaman sebagai menteri atau kepala daerah, Muzani lebih banyak menghabiskan perjalanan politiknya di parlemen dan organisasi partai.

    Namun, kedekatannya dengan Presiden Prabowo Subianto serta pengalaman panjang mengelola organisasi politik membuat namanya layak diperhitungkan.

    Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Muzani sebagai salah satu dari tiga kader Gerindra yang masuk dalam delapan nama potensial pengganti Gibran.

    Dua nama lainnya adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono.

    Selain ketiganya, terdapat Bahlil Lahadalia, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Meski demikian, daftar tersebut masih sebatas nama yang berkembang dalam pembicaraan politik. Belum ada penetapan resmi bahwa Muzani menjadi calon yang diusulkan Presiden Prabowo.

    Lantas, siapa sebenarnya Ahmad Muzani?

    Berawal dari wartawan, pernah menjadi guru

    Ahmad Muzani lahir di Tegal, Jawa Tengah, pada 15 Juli 1968.

    Sebelum dikenal sebagai politikus nasional, perjalanan hidupnya tidak langsung bersentuhan dengan kekuasaan.

    Muzani menempuh pendidikan dasar dan menengah di Tegal. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta dengan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi.

    Karier profesionalnya dimulai dari dunia pendidikan dan jurnalistik.

    Pada 1989, Muzani tercatat pernah menjadi wartawan Majalah Amanah. Setahun kemudian, dia bekerja sebagai guru di SMA Muhammadiyah 13 Jakarta.

    Dia juga pernah menjadi penyiar dan berkecimpung dalam pengelolaan Radio Ramako FM.

    Pengalaman di dunia media menjadi salah satu bekal dalam perjalanan politiknya, terutama dalam membangun komunikasi dengan masyarakat dan berbagai kelompok organisasi.

    Selain itu, Muzani juga pernah berkecimpung di dunia usaha dan menjabat sebagai manajer PT Tidar Kerinci Agung pada 2003–2009.

    Perjalanan politik: Dari PBR hingga menjadi orang penting Gerindra

    Sebelum bergabung dengan Partai Gerindra, Muzani pernah menjadi bagian dari Partai Bintang Reformasi (PBR), partai yang didirikan oleh almarhum KH Zainuddin MZ.

    Di PBR, dia pernah menduduki posisi sekretaris jenderal.

    Pada 2008, Muzani bergabung dengan Gerindra yang didirikan Prabowo Subianto. Dia kemudian dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal partai tersebut.

    Sejak saat itu, karier politiknya terus menanjak.

    Dalam Pemilu 2009, Muzani berhasil terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Lampung I.

    Dia kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk duduk di parlemen pada periode 2014–2019, 2019–2024, hingga 2024–2029.

    Selama menjadi anggota DPR, sejumlah posisi strategis pernah dipercayakan kepadanya, di antaranya:

    • Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI periode 2009–2012.
    • Wakil Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
    • Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI.
    • Sekretaris Jenderal Partai Gerindra sejak 2008 hingga 2025.
    • Wakil Ketua MPR RI periode 2018–2019.
    • Wakil Ketua MPR RI periode 2019–2024.
    • Ketua MPR RI periode 2024–2029.

    Pada 2025, posisi Sekretaris Jenderal Gerindra kemudian beralih kepada Sugiono. Muzani selanjutnya dipercaya mengemban posisi Ketua Dewan Kehormatan sekaligus Sekretaris Dewan Pembina Gerindra.

    Rekam jejak tersebut menunjukkan bahwa Muzani bukan sekadar kader partai biasa. Dia merupakan salah satu figur yang ikut membangun dan mengembangkan organisasi Gerindra sejak awal berdiri.

    Pernah menjadi oposisi dan berani berseberangan dengan pemerintah

    Salah satu catatan menarik dari perjalanan politik Ahmad Muzani adalah kiprahnya ketika Gerindra masih berada di luar pemerintahan.

    Pada 2017, Muzani menjadi salah satu politikus yang menentang penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Saat itu, dia melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPR untuk menyampaikan penolakan terhadap hak angket yang dinilai berpotensi melemahkan KPK.

    Fraksi Gerindra kemudian melakukan walk out sebagai bentuk penolakan.

    Sikap tersebut menjadi salah satu catatan penting perjalanan politik Muzani ketika partainya masih berada di barisan oposisi.

    Dia juga pernah menyuarakan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah.

    Pada 2014, Muzani mendesak pemerintah mencabut kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada 2015, dia meminta agar kenaikan tunjangan anggota DPR ditunda dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tuntutan kepastian nasib guru honorer.

    Sementara pada 2016, dia meminta pemerintah menunda reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

    Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Muzani pernah berada dalam posisi politik yang cukup kritis terhadap pemerintah.

    Namun, dinamika politik berubah setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024 dan Gerindra menjadi bagian utama pemerintahan.

    Kontroversi dan catatan kritis Ahmad Muzani

    Membicarakan rekam jejak seorang calon pemimpin nasional tentu tidak lengkap tanpa melihat sisi kontroversialnya.

    Sejauh penelusuran pemberitaan dan riwayat publik yang tersedia, tidak ditemukan dasar kuat untuk menyebut Ahmad Muzani pernah terjerat perkara pidana besar atau skandal hukum yang telah terbukti.

    Meski begitu, terdapat beberapa catatan politik yang pernah memunculkan perdebatan.

    1. Pernyataan keras terhadap kader yang berbeda sikap dengan Prabowo

    Pada September 2022, ketika menjabat Sekjen Gerindra, Muzani menegaskan bahwa Prabowo merupakan satu-satunya calon presiden yang diusung partainya untuk Pilpres 2024.

    Dia bahkan menyampaikan pernyataan keras kepada kader yang tidak ingin berada dalam barisan perjuangan partai.

    Muzani menyebut kader yang tidak ingin ikut dalam perjuangan tersebut sebaiknya turun sebelum perjalanan dimulai.

    Pernyataan itu kemudian dikaitkan dengan dinamika internal Gerindra, terutama setelah Sandiaga Uno menyampaikan kesiapannya untuk maju dalam Pilpres 2024.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menilai pernyataan Muzani sebagai teguran politik terhadap Sandiaga.

    Pernyataan tersebut memperlihatkan gaya komunikasi Muzani yang tegas dalam menjaga keputusan politik partai. Namun, di sisi lain, sikap tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai ruang perbedaan pendapat di internal partai.

    2. Perubahan posisi Gerindra dari oposisi menjadi bagian pemerintahan

    Gerindra pernah menjadi salah satu kekuatan oposisi yang cukup vokal mengkritik pemerintahan Joko Widodo.

    Muzani sebagai salah satu pimpinan partai ikut memainkan peran dalam dinamika tersebut.

    Namun, setelah Pilpres 2019, Gerindra akhirnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Prabowo bahkan dipercaya menjadi Menteri Pertahanan.

    Perubahan posisi politik ini merupakan bagian dari dinamika koalisi dan kompromi politik nasional.

    Meski bukan kontroversi hukum, perjalanan tersebut menjadi catatan yang menarik untuk mengukur konsistensi sikap politik Gerindra dan para elite di dalamnya.

    3. Gagal merebut kursi Ketua MPR pada 2019

    Sebelum akhirnya menjadi Ketua MPR pada 2024, Muzani pernah mengalami kegagalan dalam perebutan kursi pimpinan lembaga tersebut pada 2019.

    Saat itu, Gerindra berupaya mendapatkan posisi Ketua MPR melalui pencalonan Muzani.

    Namun, dukungan dari sejumlah partai yang sebelumnya berada dalam koalisi Prabowo-Sandiaga tidak berhasil dikonsolidasikan.

    Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa kedekatan politik dalam pemilihan presiden tidak selalu menjamin dukungan ketika pembagian posisi di parlemen berlangsung.

    Lima tahun kemudian, situasinya berubah. Muzani akhirnya dipercaya memimpin MPR RI periode 2024–2029.

    Seberapa layak Ahmad Muzani menjadi Wakil Presiden?

    Jika dilihat dari pengalaman politik, Muzani memiliki sejumlah modal untuk dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden.

    Pertama, pengalaman panjang di parlemen. Dia telah menjadi anggota DPR sejak 2009 dan pernah menduduki berbagai posisi strategis.

    Kedua, pengalaman mengelola partai. Sebagai Sekjen Gerindra selama bertahun-tahun, Muzani memahami konsolidasi politik, komunikasi antarpartai, dan dinamika koalisi.

    Ketiga, pengalaman memimpin lembaga negara. Posisi Ketua MPR memberinya pengalaman dalam mengelola komunikasi antarkekuatan politik dan menjalankan fungsi kelembagaan.

    Keempat, kedekatan politik dengan Prabowo. Muzani merupakan salah satu tokoh yang telah lama berada dalam lingkaran kepemimpinan Gerindra.

    Namun, ada pula sejumlah pertanyaan yang patut diperhitungkan.

    Pengalaman Muzani lebih dominan di bidang politik dan parlemen. Dia tidak memiliki rekam jejak sebagai kepala daerah maupun pengalaman memimpin kementerian dalam kapasitas eksekutif.

    Hal itu bukan berarti dia tidak layak menjadi wakil presiden. Akan tetapi, kapasitas mengelola pemerintahan secara langsung tentu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan.

    Selain itu, publik juga perlu melihat bagaimana gagasan Muzani mengenai ekonomi, pendidikan, lapangan kerja, pemberantasan korupsi, dan persoalan sosial jika benar-benar masuk dalam proses pencalonan.

    Bukan sekadar soal kedekatan dengan Prabowo

    Masuknya Ahmad Muzani dalam bursa pengganti Gibran membuka pertanyaan menarik mengenai arah politik pemerintahan Prabowo untuk sisa masa jabatan.

    Apakah Prabowo akan memilih figur yang memiliki pengalaman panjang di parlemen, sosok yang kuat dalam konsolidasi partai, atau tokoh dengan pengalaman langsung mengelola pemerintahan?

    Muzani memiliki keunggulan dalam hal pengalaman politik dan loyalitas organisasi. Namun, jabatan wakil presiden bukan sekadar posisi untuk mendampingi presiden dalam urusan politik.

    Wakil presiden juga harus memiliki kapasitas membantu menjalankan pemerintahan dan menjawab berbagai persoalan masyarakat.

    Untuk saat ini, nama Muzani memang sudah masuk dalam perbincangan. Tetapi, apakah dia benar-benar akan dipilih Prabowo atau hanya menjadi salah satu alternatif dalam kalkulasi politik Gerindra?

    Jawabannya masih menunggu keputusan politik berikutnya.

      Ikuti kami di Facebook