Ahmad Muzani Masuk Bursa Wapres Pengganti Gibran, Orang Kepercayaan Prabowo yang Pernah Memimpin Oposisi

    Caption: Ahmad Muzani. (Ist)

    Pada 2017, Muzani menjadi salah satu politikus yang menentang penggunaan hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Saat itu, dia melakukan interupsi dalam rapat paripurna DPR untuk menyampaikan penolakan terhadap hak angket yang dinilai berpotensi melemahkan KPK.

    Fraksi Gerindra kemudian melakukan walk out sebagai bentuk penolakan.

    Sikap tersebut menjadi salah satu catatan penting perjalanan politik Muzani ketika partainya masih berada di barisan oposisi.

    Dia juga pernah menyuarakan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah.

    Pada 2014, Muzani mendesak pemerintah mencabut kenaikan harga BBM bersubsidi. Pada 2015, dia meminta agar kenaikan tunjangan anggota DPR ditunda dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tuntutan kepastian nasib guru honorer.

    Sementara pada 2016, dia meminta pemerintah menunda reklamasi Pulau G di Teluk Jakarta dan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

    Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Muzani pernah berada dalam posisi politik yang cukup kritis terhadap pemerintah.

    Namun, dinamika politik berubah setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024 dan Gerindra menjadi bagian utama pemerintahan.

    Kontroversi dan catatan kritis Ahmad Muzani

    Membicarakan rekam jejak seorang calon pemimpin nasional tentu tidak lengkap tanpa melihat sisi kontroversialnya.

    Sejauh penelusuran pemberitaan dan riwayat publik yang tersedia, tidak ditemukan dasar kuat untuk menyebut Ahmad Muzani pernah terjerat perkara pidana besar atau skandal hukum yang telah terbukti.

    Meski begitu, terdapat beberapa catatan politik yang pernah memunculkan perdebatan.

    1. Pernyataan keras terhadap kader yang berbeda sikap dengan Prabowo

    Pada September 2022, ketika menjabat Sekjen Gerindra, Muzani menegaskan bahwa Prabowo merupakan satu-satunya calon presiden yang diusung partainya untuk Pilpres 2024.

    Dia bahkan menyampaikan pernyataan keras kepada kader yang tidak ingin berada dalam barisan perjuangan partai.

    Muzani menyebut kader yang tidak ingin ikut dalam perjuangan tersebut sebaiknya turun sebelum perjalanan dimulai.

    Pernyataan itu kemudian dikaitkan dengan dinamika internal Gerindra, terutama setelah Sandiaga Uno menyampaikan kesiapannya untuk maju dalam Pilpres 2024.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, menilai pernyataan Muzani sebagai teguran politik terhadap Sandiaga.

    Pernyataan tersebut memperlihatkan gaya komunikasi Muzani yang tegas dalam menjaga keputusan politik partai. Namun, di sisi lain, sikap tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai ruang perbedaan pendapat di internal partai.

    2. Perubahan posisi Gerindra dari oposisi menjadi bagian pemerintahan

    Gerindra pernah menjadi salah satu kekuatan oposisi yang cukup vokal mengkritik pemerintahan Joko Widodo.

    Muzani sebagai salah satu pimpinan partai ikut memainkan peran dalam dinamika tersebut.

    Namun, setelah Pilpres 2019, Gerindra akhirnya bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Prabowo bahkan dipercaya menjadi Menteri Pertahanan.

    Pages: 1 2 3
      Ikuti kami di Facebook