26.959 Pekerja di Babel Jadi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

INTRIK.ID, PANGKALPINANG – Sebanyak 26.959 pekerja rentan didaftarkan ke dalam prorgam BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan jumlah tersebut dilakukan oleh Pemprov Babel hanya dalam waktu dua bulan, yakni sejak November dan Desember 2022.

“Dalam kurun waktu 2 bulan dari bulan November sampai dengan Desember tahun 2022, alhamdulillah kami telah mendaftarkan pekerja rentan penerima manfaat, yang khususnya program keluarga harapan dengan jumlah total 26.959 jiwa,” ujarnya Penjabat (Pj) Gubernur Ridwan Djamaluddin, Senin (5/12/2022)

Ia mengatakan bahwa program yang dijalankan tersebut merupakan bukti pemerintah hadir melindungi pekerjanya. Ia juga meyakinkan jika pihaknya akan senantiasa terus berupaya mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup seluruh pekerja di Babel.

Karena baginya dengan memastikan masyarakat di Babel merasa aman, dan terlindungi pada saat bekerja, akan mendorong produktivitas para pekerja. Sehingga, secara tidak langsung akan turut menjaga stabilitas perekonomian negara.

Baca juga:

Puluhan Guru di Pangkalpinang Dibekali Keterampilan Kreatif

“Para pekerja ini merupakan pejuang sesungguhnya bagi pembangunan Provinsi Babel, dan ini merupakan upaya pemerintah kepada para pekerja yang telah menjadi pahlawannya,” tuturnya.

Dalam acara yang bertepatan dengan HUT ke-45 BPJS Ketenagakerjaan itu, Pj gubernur juga tak lupa memberikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan atas dedikasinya memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.

Hal itu terlihat dari data tahun 2021, dengan jumlah iuran yang dibayarkan Pemprov Babel kepada 27.061 pekerja informal sebesar Rp909.249.600, berbanding dengan jumlah klaim yang dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp1.638.000.000, atau lebih besar 180,15% dari iuran yang dibayarkan.

Baca juga:

Selama Satu Dekade, Hampir 1,5 Juta Pohon Ditanami PT Timah Tbk di Bangka Belitung

“Dari sini, kita bisa melihat bahwa BPJS Ketenagakerjaan tidak mencari keuntungan, tetapi merupakan bentuk pengabdian dan inisitaif pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Termasuk APBD kita juga selalu diprioritaskan untuk hal semacam ini,” katanya. (*/red)