Skandal Dokumen 7 Pemain Malaysia, RSN Rayer Sindir: Mana Mokhtar Dahari Baru?
Pada Maret 2026, Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) mengubah cakupan larangan pemain menjadi hanya larangan mengikuti pertandingan resmi. Denda terhadap FAM tetap berlaku.
Rayer mempertanyakan mengapa pihak yang bertanggung jawab atas pemalsuan dokumen belum terungkap secara tuntas. Ia berharap perubahan undang-undang dapat memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga serta Pesuruhjaya Sukan untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat.
Menurut laporan Twentytwo13 pada 7 Oktober 2026, Rayer menyatakan perubahan aturan tersebut diharapkan membantu mengungkap siapa yang berada di balik persoalan dokumen tujuh pemain itu.
Aturan Baru Diharapkan Tak Sekadar Jadi Formalitas
Rancangan perubahan Undang-Undang Pengembangan Olahraga 2026 disahkan Dewan Rakyat Malaysia pada 6 Oktober 2026. Perubahan tersebut antara lain memperkuat kewenangan pengawasan terhadap badan olahraga terdaftar serta memberikan kewenangan penyelidikan tertentu kepada petugas penegak hukum olahraga.
Bagi Rayer, aturan baru harus mampu memastikan kasus serupa tidak terulang dan pihak yang bertanggung jawab dapat ditelusuri.
Namun, persoalan sepak bola Malaysia tidak selesai hanya dengan memperketat administrasi. Pengembangan pemain lokal tetap membutuhkan pembinaan berkelanjutan agar tim nasional memiliki generasi penerus yang kompetitif.
Di sinilah kritik Rayer menjadi relevan: ketika skandal dokumen pemain menimbulkan kontroversi internasional, Malaysia juga perlu menjawab pertanyaan mendasar tentang regenerasi sepak bola mereka.
