INTRIK.ID, PANGKALPINANG – Penjabat (Pj) Gubernur Bangka Belitung, Ridwan Djamaluddin menargetkan agar pelabuhan yang ada di Bumi Serumpun Sebalai ini bisa efektif dan efisien.
Menurutnya, hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo saat meninjau Pelabuhan Tanjung Ular. Keberadaan pelabuhan ini dikatakannya dapat memperlancar mobilitas komoditas yang dihasilkan oleh Bangka Belitung sekaligus meningkatkan daya saing.
“Kita jaga agar pelabuhan ini dapat lebih produktif, jangan sampai ada permainan di lapangan yang dapat menghambat distribusi logistik. Misalnya, ketika hari besar tertentu seperti lebaran, biasanya antrian panjang. Apa yang bisa kita lakukan agar bisa memberi pelayanan terbaik untuk masyarakat,” ujarnya, Senin (7/11/2022)
Ia berharap agar semua pihak bisa mengupayakan dwelling time (waktu yang dihitung petikemas mulai dibongkar dan diangkat dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal) dapat diupayakan lebih baik lagi.
Selain itu, untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Babel, khususnya Belitung dirinya berharap agar pelabuhan yang ada di daerah tersebut juga dapat dimaksimalkan untuk mendukung pariwisata.
“Bagaimana menyiapkan Belitung sebagai destinasi wisata, kalau dulu menyasar kapal cruise, tapi sekarang kalau bisa menyasar kapal wisata yang kecil,” jelasnya.
Pada rapat tersebut, Kasubdit Sarana dan Prasarana TSFP Ditjen Perhubungan Darat Benny Nurdin Yusuf juga mengemukakan beberapa kendala terutama terkait pengoperasian pelabuhan Tanjung Nyato di Kabupaten Belitung.
“Permasalahan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato masih terkendala pada pelimpahan aset lahan pelabuhan yakni dari Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung ke Kementerian Perhubungan RI, mengingat aset saat ini merupakan pinjam pakai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/1279/dishut/2017 tanggal 23 November 2017 seluas 2,8 hektar. Sehingga terlebih dahulu perlu dilakukan serah terima aset dari Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung ke Kementerian Perhubungan RI,” katanya.
Selain itu, fasilitas jaringan listrik belum menjangkau Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato. Untuk itu dimohon dukungan Pemerintah Daerah untuk meminta kepada PLN agar segera memasang jaringan listrik ke Pelabuhan Tanjung Nyato, yang saat ini masih menggunakan genset.
“Sehingga biaya operasional sangat tinggi. Diasumsikan apabila menggunakan genset selama 24 jam dengan BBM sebanyak 80 liter per hari dengan harga Rp10 ribu, maka diperlukan biaya operasi selama 30 hari sebesar Rp24 juta,” ujarnya.
Hal lainnya, kata dia, ketersediaan fasilitas air bersih pada saat ini belum memadai pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Nyato melihat hasil survei yaitu sambungan PDAM berjarak kilometer dari pelabuhan untuk keperluan air bersih, yang saat ini diangkut menggunakan kendaraan dengan biaya Rp15o ribu untuk 1000 liter.
“Untuk itu, mohon agar Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan instalasi air atau mobilisasi pengangkutan air bersih ke pelabuhan,” harapnya.
Sementara, Wakil Bupati Bangka Barat, Bong Ming Ming yang turut hadir pada rakor ini juga mengemukakan mengenai potensi Pelabuhan Tanjung Ular yang posisinya strategis yakni dekat dengan Sumatera.
“Persoalan air, listrik, jalan sudah kita siapkan, 2023 sudah jadi. Air sudah kami koordinasikan dengan PDAM, tidak akan menjadi kendala. Sumber listrik serta jalur PLN bawah laut tidak akan menjadi masalah. Kami dari Bangka Barat juga telah membuat kajian tentang kawasan industri Tanjung Ular yang akan disusun dalam RDTR (Rencana Detil Tata Ruang). Banyak hal yang sudah kami rencanakan untuk perkembangan Pelabuhan Tanjung Ular,” jelasnya. (*/red)
