INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah mendapat bantuan untuk pembuatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dari Balai Prasaran Permukiman Wilayah (BPPW) di Kurau Barat.
Proyek yang sudah dikerjakan sejak pertengahan tahun itu akan rampung di Desember 2022 mendatang.
Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman mengatakan, sanitasi ini adalah keluhan masyarakat Kurau Barat. Bahkan hal itu disampaikan langsung ke Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat berkunjung ke Kurau Barat beberapa waktu lalu.
“Jadi ini sudah jadi keluh kesah masyarakat dan jadi perhatian untuk kita. Makanya kita berusaha membantu dan pembangunan ini dilakukan oleh masyarakat secara swadaya dan gotong royong,” ucapnya kepada intrik.id di ruang kerjanya di Koba, Selasa (8/11/2022).
Ia juga menjelaskan, Pamsimas ini merupakan syarat agar produk UMKM di Kurau bisa dipasarkan hingga ke luar negeri.
“Kita dukung perlatan pembuatan, Pamsimas ini termasuk pelatihannya dan marketingnya. Ada 2 toko yang sudah ingin memasarkan sampe ke luar negeri,” jelas Algafry.
Algafry juga menegaskan, pihaknya akan selalu mendukung masyarakat dalam penggerak ekonomi Bangka Tengah.
“Kami bisa bantu alat, pelatihan dan marketing. Selebihnya mereka harus mandiri. Keluhan yang tidak bisa dihandle, kita bantu seperti Pamsimas ini,” tegas orang nomor satu di Bangka Tengah itu.
Ditempat lain, Rahmat Wibowo Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan, dana Pamsimas ini bersumber dari pusat melalui pemda ke masyarakat.
“Kalau sekarang semua pusat yang atur lewat BPPW. Ada BWS (Balai Wilayah Sungai-Red), ada Balai Perumahan, Balai Jalan dan BKS (Balai Konsumsi Masyarakat-Red),” ucapnya saat ditemui pihak intrik.id dikantornya.
“Kenapa dari BPPW bukan BWS bantuan karena kalau BWS dia mengeluarkan sarana air baku langsung dari sumber ke masyarakat, kalau BPPW itu sumber air masyarakat yang kotor dan harus diolah kembali jadi air bersih. Jadi kalau sumber air baku seperti mangkok itu BWS yang bantu, kalau ada proses sanitasi seperti ini BPPW,” lanjutnya.
Ia juga mengungkapkan, proyek bantuan ini bernilai Rp 400 juta ditambah dana swadaya msayarakat 10 persen atau sekitar Rp 40 juta. Hal ini dilakukan agar masyarakat punya rasa tanggung jawab dan rasa kepunyaan serta rasa memiliki. Pembangunan inipun dilakukan secara swadaya oleh masyarakat itu sendiri.
“Itu memang sudah aturan agar ada rasa tanggung jawab dan kepunyaan. Kita usulkan 10 desa. Dan untuk Kurau Barat itu bangunan menara sanitasi itu Pemda yang inisiasi yang bertujuan agar pusat melihat keseriusan kita,” ungkapnya.(ADV/Erwin)