INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Sebanyak 2.244 Pegawai Kerja Kontrak Bangka Tengah (PPK Bareng) dikumpulkan di Gedung Serba Guna, Senin (10/10/2022).
Dikumpulkannya seluruh PPK itu untuk membahas nasib para pegawai itu yang akan dihapus pada November 2023 nanti.
“Kami tak akan mengabaikan semua pekerja kami. Kami pasti peduli dengan semua pegawai kami,” ungkap Bupati Bareng, Algafry Rahman dihadapan PPK yang hadir.
Bupati yang akrab disapa Bang Ayi itu menjelaskan, data tenaga non-ASN yang dikirim ke Menpan-RB paling muda adalah honorer yang masuk pada Januari 2021.
“Kalau SK lebih dari januari 2021 data tidak bisa masuk ke Menpanrb dan tidak bisa kita ajukan (calon PPPK-red),” jelasnya.
“Jadi 2.244 PKK yang bisa kita kirim hanya 1.934 PKK yang SK-nya pertama kali dibawah Januari 2021. Sisanya belum masuk data. Dan ingat ini hanya pendataan, tak ada sangkut paut dengan penerimaan,” lanjut Ayi.
Dalam kesempatan itu juga, ia menyayangkan ada yang memelintir dirinya seakan mendukung penghapusan tenaga PKK ini.
“Saya bersama bupati seluruh Indonesia sudah menyampaikan tolak penghapusan ini. Tapi kalau sudah disahkan, saya sebagai pemerintah harus mendukung. Namun saya cari solusi untuk seluruh PKK atau honorer Bangka Tengah,” tegasnya kepada intrik.id.
Bang Ayi juga siap membantu dan mencari solusi bagi peserta yang tidak masuk dalam daftar ataupun gagal.
“Tetap semangat, jangan risau dan pastinya pemerintah akan membantu sebisa mungkin,” tutupnya.
Sementara itu, salah satu PPK Bareng Mariani (46) mengatakan, dirinya berharap adanya titik terang untuk para honorer.
“Masih gelisah karena belum ada titik terang. Kemarin hanya pendataan katanya, kirain data untuk penerimaan,” ungkap honorer pemda selama 11 tahun tersebut.(Erwin)
