INTRIK.ID, BANGKA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022, Kamis (1/9/2022).
Dikesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bangka, Iskandar Sidi menyampaikan paripurna ini merupakan tindak lanjut dari paripurna nota kesepakatan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelumnya.
“Perubahan APBD ini merupakan usaha pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi dan mengakomodir terjadinya pergeseran-pergeseran anggaran belanja dilingkungan OPD. Dengan harapan penyerapan anggaran pada setiap program dan kegiatan di OPD dapat berjalan sesuai target yang sudah direncanakan,” ungkapnya.
Iskandar mengatakan rancangan perubahan tersebut akan dibahas bersama antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran.
“Kita akan bahas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dan mekanisme diatur dalam tata tertib DPRD Kabupaten Bangka,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka, Syahbudin mengatakan tahapan KUA dan PPAS sudah disepakati dengan baik, namun proses penyusunan APBD tidaklah berhenti sampai disini saja. Akan tetapi tetap fokus pada rangkaian proses berikutnya yang tidak kalah penting dan krusial.
“Perubahan RAPBD 2022 ini periode kali pertama penyusunan perubahan RAPBD dengan asumsi pendapatan daerah dan belanja daerah terbesar dalam sejarah. Perubahan RAPBD 2022 juga lebih bermakna, karena melanjutkan pelaksanaan pembangunan yang mampu mewujudkan mekanisme checks and balances yang seimbang dalam penyelenggaraan pemerintahan,” katanya.
Disampaikannya,dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, Pemkab Bangka telah melakukan perubahan mendasar pada tata kelola pemerintahan dan reformasi fiskal untuk mewujudkan program pro rakyat dan pelayanan publik yang prima.
“Reformasi ini telah ikut memperbaiki kinerja pembangunan secara jelas tergambar dari peningkatan kualitas pelayanan publik, kapasitas pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan Per kapita dan penurunan angka kemiskinan,” ujarnya.
Ia juga mengatakan pihaknya bertekad untuk mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif dan berkelanjutan serta dapat menjadi jangkar kestabilan ekonomi.
“RAPBD yang kita susun ini tentunya harus dapat mengoptimalkan peran Kebijakan fiskal, sehingga benar-benar secara efektif mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus memantapkan pemerataan,” harapnya.
Dengan memperhatikan berbagai asumsi itu, pihaknya ajan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi diasumsikan bertambah sebesar Rp 4,88 miliar atau meningkat sebesar 3,40 Persen. Pembangunan pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial yang berkeadilan diperkirakan bertambah sebesar Rp 24,92 miliar atau meningkat sebesar 15,58 persen. Kemudian konektivitas infrastruktur diprediksi bertambah sebesar Rp 15,08 miliar atau meningkat sebesar 10,62 Persen, pembangunan pariwisata, pertanian, industri dan UMKM bertambah sebesar Rp 2,39 miliar atau meningkat sebesar 4,58 Persen dan penanggulangan bencana bertambah sebesar Rp 325,42 juta atau meningkat sebesar 2,50 persen.(ADV)
