Ketua PWI Bangka : Stop Aliran Dana Kompensasi Untuk Media, Jika ada Tindak Pidana Telusuri

IMG 20220811 WA0002
Caption : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia ( PWI ) Kabupaten Bangka

BANGKA.SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Menjadi banyak sorotan publik, adanya aliran dana Kompensasi dari aktivitas Kapal Isap Produksi ( KIP ) Perairan laut Matras. Dikabarkan aliran dana sebesar RP. 200/kg untuk media mengalir kepada salah satu oknum wartawan.

Carut marut aliran dana kompensasi KIP Matras bikin heboh itu ditanggapi Ketua PWI Bangka, Zuesty Novianti. Dirinya sempat menyarankan pihak PT. Timah melalui Mitranya, agar menyalurkan dana kompensasi penambangan di laut Matras diberikan kepada masyarakat terimbas.

“Carut marut ini bukannya baru kali ini heboh di kalangan jurnalis, ini lagu lama kaset baru rilis lagi. Sejak masuknya KIP di Laut Matras uang ini, semacam kue yang enak dan diperebutkan berbagai pihak yang mengaku layak mendapatkan. Padahal yang terimbas disini adalah masyarakat sekitar. Dan harusnya dana itu di distribusikan utuh kepada masyarakat terimbas,”jelas Zuesty, Kamis ( 11/8/2022) siang.

Dirinya ( Esti – red ) masih mendengar keluhan penyerapan dana kompensasi kepada masyarakat Matras dan Nelayan mengenai ketidak transparanan penyaluran dana ke masyarakat.

“Kaling Matras dan Nelayan Matras mengatakan tidak ada laporan siapa siapa warga yang menerima aliran dana kompensasi. Sedangkan yang diselarukan oleh panitia katanya selalu kucing kucingan. Dan penyaluran tidak sesuai dalam berita acara yang disepakati oleh kuasa hukum mereka. Seperti dana Sosial masyarakat, dana Karang Taruna, Dana Masjid dan TPA karena sampai hari ini tidak ada bentuk laporan pihak panitia kepada perangkat Lingkungan atau pun Desa. Sedangkan beberapa nelayan mengeluhkan nelayan yang menerima kompensasi ini dipilih pilih oleh pihak panitia mana yang like dan dislike,”ungkapnya.

Pernah ditawarkan pihak mitra KIP PT. Timah untuk mengakomodir dana kompensasi kepada para awak media. Namun karena bukan menjadi tugas jurnalis, dirinya pun menolak.

“Iya beberapa kali ditawarkan tapi saya tolak. Karena itu bukan tugas saya. Saya cuma berpesan karena situasi sudah kondusif dan tidak ada gejolak penolakan maka seharusnya dana kompensasi itu disalurkan secara full kepada masyarakat terimbas. Gak ada faedahnya profesi wartawan menerima dana tersebut. Apa korelasinya ?,” Tanyanya Esti .

Kepada PT. Timah dan Mitranya, Zuesty menyarankan agar menghentikan penyaluran dana kompensasi kepada pihak yang bukan terhimbas.

“Misalnya semua masyarakat terimbas didata satu per satu dan dibuatkan rekening dan langsung disalurkan oleh Mitra. Jadi tak ada kue yang kepotong dan mereka menjadi percaya kalau penyaluran ini tepat sasaran. Katanya memang ada yang tidak mau terima. Yah itu ga apa apa, hargain saja yang menolak, karena itu bentuk sikap mereka. Bagi mereka yang tidak terdampak kepada Mitra dan PT. Timah selaku pemilik IUP, sebaiknya aliran dana kompensasi di Stop “sarannya.

Mengenai adanya tindak pidana aliran dana kompensasi kepada media yang diduga diselewengkan, Estie menyerahkan permasalahan ini kepada pihak yang berwajib apakah perlu dilakukan penulusuran lebih lanjut.

“Itu peran aparat penegak hukum lah yang membidik. Ada atau tidak keterkaitan dengan tindak pidananya. Saya kurang paham oknum katanya wartawan ini mengatasnamakan pribadi atau membawa banyak nama awak jurnalis dalam aksinya,”ucapnya.