Pemkab Bateng Kerjasama dengan BSSN

IMG 20220720 WA0027 1
Foto: ist

INTRIK.ID, BANGKA TENGAH – Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Pemkab Bateng) menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Sertifikat Elektronik dengan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) di Aula BSSN, Depok, Provinsi Jawa Barat, Rabu (20/7/2022).

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bangka Tengah (Diskominfosta Bateng), Feri Prihatin Akbar mewakili Pemkab Bateng bersama dengan 15 Pemerintah Daerah lainnya, menandatangani perjanjian kerja sama pemanfaatan Sertifikat Elektronik tersebut.

“Alhamdulillah, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Bapak Bupati Bangka Tengah tentang program percepatan pelaksanaan digitalisasi dan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah,” ujarnya.

Feri menuturkan dengan penandatanganan PKS antara BSSN itu maka Pemkab Bateng sudah siap mendukung dan melaksanakan digitalisasi nasional melalui Tanda Tangan Elektronik (TTE).

“Hal ini akan diterapkan dalam pelaksanaan administrasi seluruh OPD yang dulu masih tanda tangan manual maka akan segera diganti dengan TTE, sedangkan untuk sarana dan prasarana pendukung TTE ini sudah disiapkan sehingga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan TTE di Bateng,” jelasnya.

“Kedepannya dengan adanya aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang dikoordinir oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. TTE ini akan dapat menghemat anggaran dan semakin cepat dalam peningkatan kinerja pegawai juga pelayanan publik,” tambah Ferry.

Dikutip dari Press Release BSSN, Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, sehingga penerapan SPBE sebagai bentuk transformasi digital merupakan sebuah keharusan yang dilaksanakan oleh setiap institusi pemerintahan.

Namun demikian, kemudahan dan manfaat dari transformasi digital selalu berdampingan dengan potensi ancaman dan kerawanan. Dimana teknik, metode, dan kompleksitas serangan siber atau pencurian data semakin meningkat.

Oleh karenanya, perlu diterapkan mekanisme pelindungan untuk memberikan jaminan keamanan informasi salah satunya dengan menerapkan sertifikat elektronik.
BSSN melalui UPT Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) memberikan layanan sertifikasi elektronik. sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, pembentukan BSrE ditujukan untuk memberikan dukungan keamanan informasi dalam pelaksanaan e-government. BSrE juga telah resmi dinyatakan sebagai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Instansi berdasarkan Surat Keputusan Pengakuan Terdaftar Nomor 936 Tahun 2019 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Layanan sertifikat elektronik BSrE membangun kepercayaan dengan memberikan 3 (tiga) aspek keamanan informasi berdasarkan sistem kriptografi asimetrik, yaitu:
1. Jaminan autentikasi, yakni menjamin identitas pemilik dokumen;
2. Jaminan keutuhan, yakni menjamin isi dokumen tidak mengalami perubahan oleh pihak yang tidak berhak;
3. Jaminan kenirsangkalan, yaitu menjamin tidak ada pihak yang bisa melakukan penyangkalan dari suatu dokumen elektronik.

Ruang lingkup kerja sama meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada layanan pemerintah, penerbitan sertifikat elektronik, pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik pada masing-masing instansi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Terhitung tanggal 12 Juli 2022 BSrE telah memberikan pelayanan sertifikat elektronik dan bekerja sama dengan 458 entitas, dimana tidak kurang dari 705 sistem yang terintegrasi, dengan total transaksi mencapai 800 ribu per hari untuk memenuhi berbagai kebutuhan pada Lembaga Tinggi Negara, Instansi Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta Perguruan Tinggi Negeri.(*/Erwin)