Opini  

Perlindungan Privasi dan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon yang di-Recycle

20220323 085551
Amira Nabila Putri

Penulis: Amira Nabila Putri

Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

Perkembangan zaman telah memberikan dampak banyak perubahan berkomunikasi masyarakat yang semula konvensional berubah menjadi melalui media telekomunikasi menggunakan Handphone (HP). Demi menunjang penggunaan HP tersebut maka diperlukannya sebuah kartu identittas pelanggan atau lebih dikenal sebagai SIM untuk dapat menjalankan komunikasi jarak jauh. Dampaknya penggunaan SIM menjadi meningkat yang akhirnya menuntut jasa telekomunikasi untuk melakukan daur ulang atau pengaktifan kembali nomor HP yang sudah tidak terpakai.

Kartu ponsel atau kartu SIM tidak memerlukan sebuah hal yang rumit dan kompleks di era modern ini, karena kebutuhan akan hidup lambat laun akan semakin berkembang seperti halnya bertransaksi dengan nirkabel yang terhubung ke alat komunikasi ini. Sistem ini menerapkan kartu pembayaran atau pulsa yang dibayarkan pada akhir periode (pascabayar), dan kartu prabayar dengan pembayaran pulsa sebelum menggunakannya (prabayar). Sekarang ini banyak pengguna yang menggunakan kartu prabayar. Hal ini dikarenakan kartu prabayar memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan kartu pasca bayar, salah satunya lebih murah dan mudah digunakan. Namun, karena meluasnya penggunaan kartu prabayar, orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakannya untuk melakukan kejahatan seperti penipuan dan pencurian melalui pembayaran elektronik.

Sejalan dengan itu, pemerintah mengumumkan kebijakan untuk melakukan registrasi ulang nomor telepon seluler bagi setiap pelanggan prabayar melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam menyelenggarakan, melindungi dan menjaga stabilitas kegiatan telekomunikasi di Indonesia.

Penyelenggaraan dalam perlindungan bagi pengguna nomor hp dilatarbelakangi dari perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan sebagai berikut :
Pasal 1 angka 2, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”
Pasal 1 angka 3, “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Merujuk pada kedua dasar hukum tersebut dapat diketahui bahwa antara konsumen selaku pengguna ponsel atau pemiliki kartu nomor hp terdapat tanggungjawab yang dimiliki oleh pelaku usaha untuk melindungi kerahasiaan data dari kartu SIM pelanggaan tersebut. Adapun Terkait daur ulang nomor ponsel, pedoman yang dipergunakan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi yang mana dalam Peraturan Menteri tersebut memberikan legalitas bahwa ketika sudah 3 bulan kartu hp milik konsumen sudah tidak aktif maka jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan yang sudah tidak aktif. Kemudian setelah 3 bulan sejak awal penonaktifan tersebut pihak jasa telekomunikasi berhak mengaktifkan kembali nomor tersebut untuk digunakan kepada konsumen lainnya.

Meskipun demikian, jasa telekomunikasi tetap harus mematuhi ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 42 ayat (1) sebagai berikut :
“Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan/atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.”
Implikasinya ketika jasa telekomunikasi tidak memberikan perlindungan dan melanggar sebagaimana dalam ketentuan UU Perlindungan Konsumen tersebut memberikan konsekuensi yuridis yang mana jasa telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sepanjang ada kesalahan yang dilakukan oleh operator yang mengakibatkan nomor ponsel tersebut disalahgunakan oleh pengguna barunya dan mengakibatkan kerugian pada pengguna lama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:
Pasal 15 ayat (1), “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi”.
Pasal 15 ayat (2), “Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali penyelenggara telekomunikasi dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaiannya”.

Adapun ketika ternyata kesalahan tersebut bukan dilakukan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi maka konsumen tidak dapat meminta pertanggungjawabannya.