Pentingnya Pembudayaan Nilai Pancasila

Renaldi Pradwika
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Menurut Edward burnett tylor (1832-1917) dalam bukunya yaitu “Primitive Culture”, Budaya adalah suatu komponen yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut manusia sebagai anggota masyarakat yang terdiri dari banyak individu dengan karakteristik yang berbeda-beda, sifat yang bervariatif, ataupun kepercayaan yang beragam sehingga diperlukan satu landasan agar menyatukan rasa persatuan dan kesatuan dalam ruang lingkup negara.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersifat heterogen yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Menurut sensus BPS tahun 2010 dan laman dari Indonesia.go.id bangsa Indonesia terdapat 1340 suku dan 6 agama yang diakui yaitu Islam, Protestan, Katolik,Hindu, Buddha,dan Hindu. Melihat situasi bangsa yang sedemikian rupa, para pendiri negara sadar bahwa masalah utama yang harus diatasi pada awal kemerdekaan adalah bagaimana menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang sangat dibutuhkan untuk mengawali penyelenggaraan negara.

Dalam pemikiran inilah Pancasila yang lahir dari kompleksitas situasi tersebut, dipersepsikan sebagai ideologi atau landasan persatuan. Pendiri bangsa berharap Pancasila mampu memberikan jaminan sosial akan terwujud nya “behaviour politik” di mana perbedaan kekuatan sosial masyarakat merasa terikat dan ikut bertanggung jawab atas masa depan bangsa Indonesia. Sehingga perbedaan beberapa aspek seperti ekonomi, pendidikan, ataupun budaya yang akan berimbas pada kecemburuan sosial pada awal penyelenggaraan negara bisa di hilangkan dari segi kehidupan masyarakat Indonesia.

Keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu dilakukan enkulturasi atau pembudayaan. Menurut melville j herskovits, enkulturasi atau pembudayaan adalah suatu proses bagi seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar mempelajari seluruh kebudayaan masyarakat. Proses membudayakan nilai Pancasila agar nilai-nilai dalam Pancasila menjadi tolak ukur berperilaku berbangsa dan bernegara. Sehingga budaya terkait nilai-nilai Pancasila tidak akan mati dan habis untuk generasi-generasi baru yang akan datang.

Proses membudayakan nilai-nilai Pancasila
1. Civic education: suatu mata pelajaran dasar di sekolah untuk mempersiapkan generasi muda agar memahami tentang negaranya dan mampu berperan dalam masyarakat. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 menyebutkan mengenai arti dari pendidikan nasional yang berbunyi, “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.” Hal ini merupakan salah satu pedoman upaya dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang tertuang dalam UUD 1945 alinea ke-4 sebagai tujuan utama nasional, menggambarkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mendidik dan menyamaratakan pendidikan ke seluruh penjuru Indonesia agar tercapai kehidupan berbangsa yang cerdas.
2. Citizenship education: pendidikan mengenai kenegaraan baik secara informal/formal, sekolah, keluarga, lembaga masyarakat, lembaga agama, dan media untuk mempersiapkan warga negara yang baik. Penerimaan ilmu mengenai Pancasila diharapkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat Indonesia menjadi masyarakat dengan berpandangan hidup Pancasila. Dalam kegiatan sehari-hari nilai Pancasila menjadi parameter beretika yang artinya Pancasila merupakan pedoman ketika masyarakat Indonesia berperilaku antar individu ataupun kelompok. Keberadaan Pancasila dalam undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan terdapat pada pasal 2 yaitu “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum.” Artinya ,segala bentuk undang-undang yang mengatur lini kehidupan masyarakat Indonesia harus tidak bertentangan dengan nilai Pancasila.

Perwujudan nilai – nilai pancasila dalam berbagai bidang
Bidang Pertahanan dan Keamanan
Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Senada, Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Dalam upaya bela negara serta usaha pertahanan dan keamanan negara, seluruh rakyat punya hak yang sama, tidak dibedakan miskin kaya, pejabat atau bukan. Misalnya, saat menjaga keamanan bersama dengan ronda serta siskamling, semua warga sebaiknya ikut partisipasi.Lembaga adat ada pula yang turut andil seperti Pecalang di Bali. Pecalang merupakan warga dari adat yang bertugas mengamankan lingkungan masyarakat Bali.

Bidang Ekonomi
Sistem perekonomian di Indonesia harus dikembangkan dengan sistem ekonomi yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Landasan penerapan sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun1945 Pasal 33, yang menyatakan beberapa hal berikut:
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
d. Perekonomian nasional, diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bidang sosial budaya
Perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang sosial budaya berhubungan dengan berkembangnya sistem nilai sosial dan budaya di masyarakat.Hal ini membuat kita harus sadar dan terus mengarahkan agar nilai sosial dan budaya yang ada tetap sesuai dengan pancasila.
Contoh nilai sosial yang sesuai dengan pancasila, seperti musyawarah dan gotong royong. Kedua nilai ini harus dipertahankan di tengah perkembangan nilai sosial di masyarakat.Tak hanya dipertahankan, nilai sosial itu juga harus diajarkan dan diwariskan pada generasi muda agar tidak hilang.
Selain itu, budaya yang ada di setiap daerah juga harus diwariskan.Tak hanya untuk melestarikan budaya, hal ini juga berguna untuk perkembangan budaya yang bertentangan dengan nilai pancasila.

Bidang politik dan hukum
1. Pengembangan Lembaga Negara
Salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai pancasila dalam bidang politik dan hukum adalah keberadaan lembaga negara.Lembaga negara memiliki tugas untuk menjalankan pemerintahan negara yang sesuai dengan UUD 1945.
Dalam praktiknya, lembaga negara juga harus dikembangkan. Perkembangan lembaga negara disesuaikan dengan kebutuhan negara dan masyarakat di dalamnya.Di Indonesia pernah melakukan pengembangan pada lembaga negara. Ada tiga lembaga baru yang tertulis dalam Amandemen UUD 1945.Ketiga lembaga baru itu adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).
2. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia
Indonesia tentunya merupakan negara yang menjunjung tinggi dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal itu karena HAM berhubungan juga dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam pancasila sebagai dasar negara.Hak asasi manusia yang dijunjung tinggi meliputi penyeimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya.Tentunya pelaksanaan hak asasi manusia ini juga harus sesuai dengan isi pancasila.
3. Penerapan Demokrasi
Sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi pancasila. Artinya demokrasi ini bertumbuh dari nilai dan tradisi budaya bangsa.
Sistem demokrasi di Indonesia meliputi:
Demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan.
Demokrasi yang tidak berdasarkan dominasi mayoritas maupun tirani minoritas.
Sistem yang mengutamakan kekeluargaan, bukan sistem yang saling menjatuhkan atau mengutamakan kepentingan individu dan golongan.Contoh perwujudan sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih pemimpin.
4. Pemberlakuan Hukum
Hukum nasional yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai akar dari segala sumber hukum.
Peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Hukum bisa disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar.
Meski begitu, hukum yang akan diberlakukan harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Bidang kehidupan keluarga
Penting bagi orang tua untuk menanamkan nilai moral Pancasila pada anak-anak agar dapat bersosial dengan baik di kehidupan masyarakat sekitarnya. Pancasila sendiri memiliki enam karakteristik yakni bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, serta berkebhinekaan global.

Sila pertama, orang tua bisa mengajak anak beribadah bersama serta menghargai agama lain yang berbeda dengan agamanya.
Sila kedua diterapkan dengan saling interaksi bersama saudara, teman, tetangga sehingga muncul rasa empati dan simpati atas kemalangan yang dirasakan orang lain. Anak bisa diedukasi untuk menghibur temannya yang sedih dengan kata-kata baik atau menolong orang lain yang sedang kesulitan.
Sila ketiga dapat dilihat penerapannya saat anak-anak berhadapan dengan lingkungan sekolah yang terdapat banyak perbedaan suku, bahasa, agama, dan lainnya, sehingga anak belajar bertoleransi dan menghargai.
Sila keempat diwujudkan dengan saling menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi bersama keluarga, teman, atau orang lain yang mempunyai pendapat berbeda. Karena semua manusia punya hak dan kebebasan untuk mengutarakan pendapat serta menentukan keinginannya. Orang tua bisa menanyakan pendapat anak, untuk melatihnya memiliki pendapat dan keinginan sendiri, serta menghargai pendapat orang lain.
Sila kelima adalah dengan berbagi pada sesama, baik itu orang yang dikenal maupun tidak dikenal yang sedang membutuhkan. Hal itu akan mempertebal rasa keadilan sosial serta tak membeda-bedakan siapa pun.
Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki karakteristik perbedaan sehingga dibutuhkan etika-etika yang lahir dari nilai Pancasila dan mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan.