BANGKA. SUNGAILIAT. INTRIK.ID – Polemik sosial soal pertambangan timah rakyat seperti tidak ada habisnya, berbagai unsur menjadi pemicu munculnya problem sosial itu.
Seperti terjadi di Lingkungan Jalan Laut, Kelurahan Matras , aktivitas penambangan timah di wilayah setempat menimbulkan pro dan kontra. Salah satunya suara berisik mesin tambang diduga mengganggu aktivitas belajar mengajar. Mengingat lokasi penambangan tidak jauh dari gedung Sekolah Dasar ( SD ).
Mendapat keluhan para guru , Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka Lukman, S.pd merespon keluhan dimaksud. Merasa mendapat perlakuan sepihak, masyarakat penambang mengajak Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka berdiskusi.
Ajakkan diskusi dituangkan dalam surat undangan Tertanggal 17 Maret 2022 ditandatangani 3 kepala lingkungan, Lingkungan Jalan Laut, Air Hanyut, Kampung Pasir. Pelaksanaan diskusi Hari/ Tanggal : Jumat/ 18 Maret 2022, Tempat: Masjid Baitul Makmur, Jalan Laut, Jam : 13.30 s/d selesai.
Pantauan INTRIK.ID, Jumat ( 18/3/2022) sore ditempat pertemuan, Ketua DPC HNSI Kabupaten Bangka tidak hadir, Diwakili Ketua DPD HNSI Provinsi Babel Johan Murod. Dalam keterangannya mengatakan dicincang Sejuta saya tetap datang, Lukman tidak datang kesini dia takut.
“Kampung pasir, Jalan laut, Air hanyut, nambang dikampung sendiri tanah nenek moyangnya, masak kita ganggu. Lukman anak buah saya tetap harus saya bela. Lukman mengatakan bukan tidak setuju hanya saja diatur. Lukman mengakomodir omongan para guru , katanya mengajar harus teriak suara hilang. Lukman tidak datang kesini ( Jalan Laut – red ) dia takut, saya sudah bertekad kalian cincang sampai sejuta tetap datang kesini,” kata Johan Murod.
Sebagai Pejuang Provinsi Bangka Belitung, Johan Murod ingin rakyat sejahtera dari tambang.
“Saya pejuang Babel ingin rakyat sejahtera, dengan menambang pulang capek ajak istri makan direstoran. Setelah itu tidur aman kampung kita, Apalagi jelang bulan puasa, saur dan berbuka , isi kotak amal pakai uang tambang,” pungkasnya.
Tidak pajang lebar, Johan Murod dikenal juga sebagai panglima adat itu perintahkan, agar perwakilan masyarakat menghadap Kapolres Bangka bahas soal pertambangan.
“Habis ini ajak perwakilan menghadap Kapolres minta dioperasikan tambang jangan demo, kalau Kapolres keberatan menghadap Kapolda, ini perintah panglima adat Johan Murod,” tegasnya.
Jawahir masyarakat setempat menjelaskan kalau diskusi dibarengi aksi damai itu, supaya aktivitas Tambang Inkonvensional ( TI ) bisa berjalan.
“Aksi damai ini supaya TI jalan lagi, kalau tidak jalan otomatis masyarakat jadi heboh. Pertemuan sore ini cari solusi agar tambang rakyat bisa jalan lagi. Mudah – mudahan dengan aksi ini penentu kebijakan bisa mengerti,” harap Jawahir.
Pesan stantmen pun disampaikan Jawahir kepada pihak pelapor, agar jangan zolim.
“Kepada orang yang menghentikan TI jangan zolim, ini bukan Daerah Aliran Sungai ( DAS ) bekas kolong timah bekas kolong kapal. Jangan terlalu mengurusi rumah tangga orang. Pesan kami kepada bapak yang hebat tadi, cabut laporan nya, alasan mereka tidak tau kita,” tutupnya.
