Opini  

Pendekatan Kekuatan Seringkali Dipilih Aparat daripada Dialog Untuk Penyelesaian Kasus Pertambangan di Desa Wadas 

IMG 20220216 102229

Penulis : Lika Ananda

Mahasiswa Universitas Bangka Belitung

INTRIK.ID, BABEL — Wadas merupakan nama sebuah desa di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pada Selasa 8 febuari 2022 ratusan aparat gabungan TNI dan Polri mengepung desa tersebut dengan senjata lengkap dengan alasan pengukuran bendungan bener. Tak lama kemudian aparat bersikap represif dan terjadi bentrok, terdapat 64 warga yang ditangkap tanpa alasan oleh aparat dalam peristiwa itu, dan digelandang ke polres puwerjo.

Apa yang sebenarnya menjadi permasalah utama warga terhadap proyek pembangunan bendungan bener?

Presiden joko widodo menetapkan bendungan bener sebagai proyek strategis national pada 2018 lalu. total investasi untuk bendungan ini mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. menurut data Balai Besar Wilayah, Sungai Serayu opak Bendungan bener akan digunakan untuk air baku di kabupaten Purworejo Kebumen Kulonprogo, serta sebagian akan digunakan untuk Bandara Internasional Yogyakarta. salah satu daerah yang terdampak dari pembangunan inj adalah Desa Wadas. disini penambangan batu andesit akan dilakukan untuk bahan konstruksi Bendungan.penambangan alasannya ancaman pusatnya mata air yang berpotensi menimbulkan bencana.

Dari uraian kasus diatas sudah jelas bahwa kapitalisme pemerintah dan kekerasan yang dilakukan aparat yang menyebabkan publik geram. Dilokasi kejadian aparat tidak mengedepankan prepentiv, tapi malah menggunakan kekuatan penuh menghadapi rakyat yang seharusnya diayomi dan dilindungi. apakah dengan ini masuk kepada pemerintahan yang otoriter? karena ini seolah masuk kedalam pemaksaan kehendak, memang katanya guna pembangunan demi untuk rakyat, rakyat yang mana? sedangkan disini sudah jelas bahwa rakyat yang rugi. mereka berusaha sekuat mungkin untuk memepertahankan tanah tersebut, karena hanya tanah tersebut lah yang menjadi opsi mereka untuk bertahan hidup.

Kasus ini sebenarnya bukan masalah ganti rugi atau untung, tapi kehidpuan masyarakat wadas secara keseluruhan yang tidak bisa dinilai dengan hitungan ekonomis yang sederhana oleh pemerintah dan penambang. adakah jaminan kesejahteraan bagi rakyat yang lahannya digunakan untuk pertambangan? kapitalisme pemerintah yang hanya mementingkan nominal akan berdampak pada kerusakan benteng alam dan menurunnya kesejahteraan dan taraf hidup masyarkat.

Jika bangsa ini konsisten dengan filsafat pancasila,maka kasus seperti ini tidak akan terjadi. apakah aparat lupa dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab? tidak seharusnya aparat melakukan pemaksaan dengan alasan pemanfaatan demi kepentingan umum dengan cara cara yang tidak elegan, karena aparat punya kemampuan untuk melakukan penyelesaian dengan cara yang baik

Lalu, pada sila keempat ada musyawarah, seharusnya dialog lebih dikedepankan dalam permasalahan seperti ini, jauh dari emosi namun mencari solusi, semoga kedepan kasus ini cepat terselesaikan, dan para aparat dan pemerintahan tidak melakukan tindakan refresif kepada rakyatnya yang seharusnya diayomi hingga semua program berjalan lancar tanpa ada pihak yang dirugikan. (*)