INTRIK.ID, BABEL — Puluhan nelayan dari berbagai desa di kawasan Teluk Kelabat Dalam, Kabupaten Bangka Barat (Babar) kembali menemui Gubernur Erzaldi Rosman, Senin (8/11/2021).
Audiensi itu dilakukan karena para nelayan merasa khawatir terkait adanya aktivitas tambang oleh PT Timah Tbk disekitar Teluk Kelabat.
Dalam pertemuan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Batu Rakit Rumah Dinas Gubernur itu, para nelayan mengungkapkan jika mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan adanya aktivitas itu. Bahkan kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat di 12 desa yang berada di kawasan tersebut menjadi terganggu.
“Selama ini kami hidup tenteram, para nelayan ekonominya baik, bahkan dulu sebulan bisa 10 juta (rupiah) karena harga ikan tinggi dan kualitasnya untuk komoditas ekspor. Sekarang semua sangat disayangkan, yang kami jaga suasana kondusif di desa-desa kami,” ungkap salah satu perwakilan nelayan, Wisnu.
Selain itu ia juga mengatakan bahwa PT Timah Tbk tidak pernah melibatkan para nelayan dalam mensosialisasikan aktivitasnya, baik saat pengoperasian Ponton Isap Produksi atau PIP maupun dengan KIP.
“Kami resah, dengan adanya PIP saja kami sudah kewalahan karena pendapatan kami mengalami penurunan drastis. Tolong hentikan KIP ini sampai ditemukan jalan keluar, kami sudah mengupayakan apa yang diperintahkan dalam perda. Kami seakan-akan dicemen (remeh). Kami bekerja bukan untuk hari ini tapi untuk masa depan nanti,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengaku terkejut mendengar pengakuan nelayan tersebut karena dalam beberapa kesempatan PT Timah Tbk mengatakan telah melakukan kewajiban tersebut. Begitu pula banyaknya jumlah desa yang terdampak.
Untuk itu, dalam audiensi yang juga sengaja melibatkan para mahasiswa itu, Erzaldi akan berkoordinasi bersama Forkopimda Babel dan meminta PT Timah Tbk untuk menahan diri dalam aktivitas pertambangan.
“Ada beberapa langkah yang akan saya lakukan. Pertama, malam ini saya akan koordinasi ke Forkopimda. Kami akan pertanyakan hal ini ke PT Timah kenapa bisa berbeda informasi ini. Kemudian, saya akan meminta PT Timah jangan masuk dulu kalau belum disosialisasikan, terutama kepada nelayan yang terdampak. Dan harus dipastikan sudah ada kesepakatan terkait kompensasi,” ungkapnya.
Ia juga akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mempertimbangkan kembali aktivitas PT Timah Tbk di Teluk Kelabat Dalam, apalagi dalam Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau RZWP3K, disebutkan jika Teluk Kelabat Dalam merupakan kawasan zero tambang.
Erzaldi juga meminta kerja sama para nelayan untuk membantunya dalam penyusunan kronologis dan dampak dari penambangan, sebelum dilayangkan ke kementerian.
“Saya tetap mendukung nelayan. Kita berusaha bersama-sama, dan kita akan upayakan menjelaskan ke kementerian apa-apa saja alasan yang menjadi tuntutan nelayan, untuk bahan mereka dalam merubah keputusan yang diharapkan nelayan. Kita berjuang bersama-sama,” pungkasnya.(*/red)
