Terkait KIP, Mulkan: Kami Ingin Tahu Berapa Kompensasinya

P 20210824 102824 1
Foto: Bupati Bangka, Mulkan saat menggelar RDP di rumah dinasnya.(int)

INTRIK.ID, BANGKA — Pemerintah Kabupaten Bangka bersama dengan pimpinan Forkopimda Bangka melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan nelayan Tuing, Deniang dan Air Hantu Kecamatan Riau Silip.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bangka, Mulkan di rumah dinasnya untuk membahas masuknya Kapal Isap Produksi (KIP) di perairan ketiga wilayah itu.

Dalam kesempatan itu, Mulkan mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan apapun terkait pertambangan karena mengacu pada aturan pemerintah.

“Kabupaten tidak ada lagi kewenangan terhadap pertambangan berdasarkan undang-undang nomor 3 tahun 2020 dan undang-undang nomor 23 tahun 2014,” ungkapnya, Selasa (24/8/2021).

Ia mengatakan berdasarkan dua aturan tersebut, kebijakan terkait pertambangan ada dibawah kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

“Ini agar masyarakat tahu siapa yang memiliki wewenang pertambangan. Kemarin sudah ada dua kejadian aksi besar-besaran untuk menolak adanya tambang laut, jadi jangan sampai ada warga kita jadi korban,” terang Mulkan.

Meskipun begitu, ia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangannya terbatas dan harus menjalankan kebijakan yang sudah diambil oleh pemerintah pusat ataupun provinsi.

“Bupati ini juga prajurit dan pimpinannya itu langsung ke presiden dan juga gubernur. Jadi apapun kebijakannya, kabupaten tidak bisa menolak dan harus mengamankan kebijakannya,” tegas politisi asal PDI-P itu.

Untuk itu, pihaknya ingin turun langsung agar tidak terjadi aksi anarkis oleh masyarakat setempat dengan beberapa hal seperti menurunkan tim independen.

“Jadi kami mau tau nanti kompensasinya seperti apa dan berapa. Sejauh ini kami tidak tahu sama sekali,” pungkas Mulkan.(red)