BANGKA, INTRIK.ID — Kebijakan Bupati Bangka untuk memangkas gaji honorer dan TPP ASN mendapatkan perhatian dari Fraksi Gerindra Bangka, Minggu (1/8/2021).
Menurut Taufik Koriyanto selaku Ketua Fraksi Gerindra Bangka bahkan mengatakan kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang sembrono karena dapat merugikan pihak ASN dan honorer.
“Kebijakan saudara Bupati Bangka terkesean sembrono. Dari 6 kabupaten dan 1 kota di wilayah Provinsi Babel, hanya di Kabupaten Bangka yang mengeluarkan kebijakan seperti itu, padahal Kabupaten Bangka adalah kabupaten tertua di banding kabupaten lainnya, tentunya sebagai kabupaten tertua seharusnya jauh lebih mapan dan berpengalaman dalam pengelolaan angaran,” ungkapnya.
Ia mengatakan masih ada langkah-langkah lain yang lebih kongkrit dalam mengefektifkan ataupun efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
Salah satunya yakni merampingkan honorer per 31 Desember 2021 mendatang sesuai dengan masa kontrak 1 tahun karena saat ini sudah melebihi kapasitas di setiap OPD.
“Honorer saat ini sudah over kapasitas, bayangkan jumlah honda saat ini ditaksir 3500 orang dengan gaji perbulan 2.150.000. Jadi dalam sebulan pemerintah harus mengeluarkan 7,525 miliar sebulan dan 90,3 miliar setahun. Dari sini jika honorer ini dipangkas 30 persen, maka kita bisa hemat 30 miliar,” terang Taufik.
Selain itu, ia juga mengatakan penerimaan honorer bukan sebuah inovasi untuk mengurangi pengangguran yang ada di kabupaten bangka.
“Anak kecil pun kalau jadi pempmpin bisa membuka lapangan kerja kalau hanya mengandalkan penerimaan honor untuk mengurangi pengganguran yang anggrannya sudah tersedia, tetapi langkah itu terbukti menjadi beban berat APBD kita, apalagi saat ini kita mengalami defisit tembus diangka 200 miliar,” tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta untuk menghapus TPP beban kerja di beberapa OPD seperti inspektorat, bapeda, BPPKAD, Dinas PU, Capil dan OPD lainnya.
“TPP Beban Kerja ini ditaksir menghabiskan 20 miliar setahun. Bicara TPP, cukup satu TPP saja yaitu prestasi kerja dan TPP beban kerja harus segera dihapus biar ada penghematan anggaran APBD kita,” tegasnya.
Taufik juga meminta pemerintah untuk mengurangi biaya pembelian vaksin yang ditaksir mencapai diangka Rp 50 miliar di tahun 2021 ini.
“Jika semua ini dilakukan maka akan mengurangi beban APBD kita, ini baru kebijakan cerdas dan bukan keputusan yang menindas pegawai. Dengan anggaran itu, pemda bisa membangun infrastruktural seperti peningkatan jalan, merealisasikan program-program yang dapat mensejahtrakan rakyat seperti pemberdayaan koprasi, UKM, pengadaan bibit pertanian, pengadaan perahu serta alat tangkap nelayan, pengembangan spot-spot pariwisata, yang riport akhirnya adalah pensejahtraan masyarakat kita,” tutup Taufik.(red)
