Optimalkan PAD Bateng, Algafry Launching SIPADAT dan SILARON

IMG 20210713 WA0015

Screenshot_20210531-150920466_1

IMG-20210713-WA0010
IMG-20210713-WA0012
IMG-20210713-WA0013
IMG-20210713-WA0015
IMG-20210713-WA0011
IMG-20210713-WA0008

Sebelumnya
Selanjutnya

BANGKA TENGAH, INTRIK.ID — Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (bateng) melaunching SIPADAT (Sistem Pelayanan Pajak Daerah Terpadu) dan SILARON (Sitem Laporan Retribusi Online), Selasa (13/7/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan di Novotel Bangka tersebut diresmikan oleh Bupati Bateng, Algafry Rahman dan wakilnya, Herry Erfian.

Dalam kesempatan itu, Algafry Rahman mengatakan bahwa aplikasi ini dilaunching dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor pajak dan restribusi daerah.

“Alhamdulilah hari ini kita telah melaunching aplikasi SIPADAT dan SILARON dengan tujuan untuk memudahkan para wajib pajak di dalam melaksanakan kewajibannya,” ujarnya.

Pria yang biasa disapa Bang Ayi itupun menilai dengan adanya aplikasi ini para wajib pajak akan terbantu baik dalam hal akses data perpajakan, pelaporan data dan pembayaran.

“Aplikasi SIPADAT dan SILARON ini merupakan salah satu inovasi kita, sebagai upaya yang ditempuh dengan harapan seluruh proses bagi seluruh stakeholders menjadi efektif, efisien, aman dan akuntabel serta dapat memberikan kemudahan-kemudahan bagi wajib pajak maupun pengelola pajak dan restribusi daerah,” jelasnya.

Dengan adanya aplikasi tersebut, seluruh proses perpajakan di negeri selawang segantang tersebut dapat dilakukan secara online dan realtime.

“Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah tepat waktu,” tambah Bang Ayi.

Ia juga mengatakan dengan adanya aplikasi tersebut dapat mempermudah para pelaksana pengelolaan perpajakan dan retribusi daerah.

“Dengan begini, pelaporan perpajakan akan lebih cepat, tepat dan akuntabel, sistem yang terintegrasi dengan beberapa stakeholders seperti Bank Sumsel Babel, Kantor Pos, BPN dan bendahara penerimaan daerah,” terangnya.

Meskipun begitu, pihaknya akan melakukan evaluasi untuk melihat ada tidaknya perubahan yang terjadi, terutama dalam hal peningkatan PAD.(adv)